JK Sebut Pemindahan Ibu Kota Bisa Tak Pakai Dana APBN, Caranya?

Reporter

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato sesaat sebelum membuka Festival Kebangsaan II di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dome, Malang, Jawa Timur, Sabtu 6 April 2019. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyebutkan pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa sangat mungkin tanpa menggunakan uang pemerintah atau APBN. Menurut JK, berdasarkan praktik terbaik yang dilakukan di Malaysia, BUMN negara itu yakni Petronas yang membangun kota baru itu. Selanjutnya pemerintah sebagai pengguna menyewa kawasan tersebut.

Baca juga: JK Tagih Janji Cina Naikkan Impor Sawit dari RI

Langkah lainnya dengan skema ruislag atau tukar guling. Seluruh gedung perkantoran milik pemerintah pusat namun tidak digunakan lagi diberikan ke swasta dengan kompensasi dibangunkan kantor baru di lokasi baru.

"Tapi butuh waktu penyesuaian. Yang penting lokasinya memenuhi syarat. Jadi ini proses bukan mudah," kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

JK yang pernah menjadi pengendali Grup Kalla ini menuturkan proses pemindahan ibu kota negara ini diperkirakan baru rampung dalam 10—20 tahun. Pasalnya untuk memindahkan Ibu Kota Negara ini harus memindahkan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"DPR harus pindah. Mahkamah Agung ya harus pindah. Karena selalu dikatakan letaknya di ibu kota Indonesia," katanya.

Selain itu, ibu kota negara baru ini harus mampu menampung 1,5 juta orang aparatur sipil pemerintah termasuk keluarganya. "Jadi harus membangun minimum kira-kita 400.000 rumah. Jadi rumah bermacam-macam (tipe)," kata JK.

BISNIS






Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

10 jam lalu

Ekonomi DKI Jakarta Kian Menguat, Didorong Realisasi Pendapatan APBN Regional Rp 1.375,74 Triliun

Ekonomi DKI Jakarta makin menguat dengan adanya realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.375,74 triliun.


Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

3 hari lalu

Sri Mulyani Ibaratkan Resesi Bagaikan Cuaca Buruk, Simak Caranya Menguatkan Ekonomi Masyarakat

Meski ekonomi Indonesia baik, tapi bisa terdampak resesi. Begini cara Sri Mulyani menjaga pertumbuhan Indonesia lewat penguatan ekonomi masyarakat.


Sri Mulyani Sebut APBN Bantu 7,41 Juta Pedagang Kecil yang Terpuruk Covid-19

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut APBN Bantu 7,41 Juta Pedagang Kecil yang Terpuruk Covid-19

Sri Mulyani menyampaikan negara hadir membantu perekonomian Indonesia puluh kembali dengan terus mendukung UMKM.


Sri Mulyani Cerita Pembiayaan untuk Bangun Kampus, dari APBN hingga Utang Rp 10 T ke Arab Saudi

4 hari lalu

Sri Mulyani Cerita Pembiayaan untuk Bangun Kampus, dari APBN hingga Utang Rp 10 T ke Arab Saudi

Sri Mulyani membeberkan ragam smber alternatif pembiayaan yang digunakan pemerintah dalam membangun sejumlah universitas Islam negeri di Tanah Air.


Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Organisasi Desa Minta Dana Desa Ditambah Jadi Minimal Rp 150 Triliun

4 hari lalu

Selain Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Organisasi Desa Minta Dana Desa Ditambah Jadi Minimal Rp 150 Triliun

Organisasi desa meminta agar Pemerintah memformulasikan 7-10 persen dari APBN untuk dana desa. Apa alasannya?


Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang untuk Pembangunan Kampus

5 hari lalu

Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Utang untuk Pembangunan Kampus

Sri Mulyani menanggapi soal ground breaking pembangunan kampus UIN Malik Ibrahim yang menggunakan dana dari Saudi Fund for Development.


Anggaran Pemilu Capai Rp 21,86 Triliun, Berikut Ini Rinciannya

7 hari lalu

Anggaran Pemilu Capai Rp 21,86 Triliun, Berikut Ini Rinciannya

Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk keperluan pemilihan umum atau Pemilu 2024.


AS Sentuh Ambang Batas Utang, APBN Terancam Terganggu

7 hari lalu

AS Sentuh Ambang Batas Utang, APBN Terancam Terganggu

AS menyentuh ambang batas utang sebesar US$31,4 triliun. Kondisi ini diperkirakan dapat menyebabkan krisis fiskal dalam beberapa bulan ke depan.


Profil Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow yang Disebut Jokowi Bakal Rampung Maret 2023

7 hari lalu

Profil Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow yang Disebut Jokowi Bakal Rampung Maret 2023

Saat meresmikan Bendungan Kuwil Kawangkoan, Jokowi menyebut Bendungan Lolak akan selesai pada tahun 2023 . Seperti apa profil Bendungan Lolak tersebu?


Sri Mulyani Siapkan Rp 23 Trilun untuk IKN Tahun 2023, untuk Proyek Apa Saja?

9 hari lalu

Sri Mulyani Siapkan Rp 23 Trilun untuk IKN Tahun 2023, untuk Proyek Apa Saja?

Sri Mulyani menyiapkan anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk IKN pada APBN 2023. Anggaran ini akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.