Tiket Pesawat Mahal, Menhub: Kami Evaluasi Tarif Batas Atas

Senin, 6 Mei 2019 12:13 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan kerja di Bandara Internasional Yogyakarta atau BIY, Sabtu, 4 Mei 2019. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana untuk mengevaluasi tarif batas atas tiket pesawat terbang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini telah diputuskan dalam rapat bersama yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca juga: Rini Soemarno dan Budi Karya Hadiri Rapat Soal Tiket Pesawat

"Hasil rapatnya kami akan evaluasi batas atasnya. Kami diberi waktu dalam waktu satu minggu akan menetapkan batas atas baru untuk penerbangan ekonomi," kata Budi Karya ditemui usai mengikuti rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 6 Mei 2019.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengelar rapat pembahasan mengenai harga tiket pesawat yang ditengarai masih mahal. Kementerian menjadwalkan pertemuan ini dimulai pukul 09.30 WIB hari ini

Berdasarkan pantauan Tempo, Menteri Badan Urusan Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir dalam agenda rapat ini. Selain itu, direktur maskapai pelat merah Garuda Indonesia juga ikut hadir dalam agenda rapat ini.

Merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No PM 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, disebutkan ada tiga jenis tarif batas berdasarkan layanan penerbangan untuk kelas ekonomi.

Untuk kelas ekonomi dengan layanan full service, tarif batas atas bisa ditetapkan sebesar 100 persen dari tarif maksimum. Kemudian untuk kelas ekonomi dengan layanan medium service penetapan tarif batas atas setinggi-tingginya 90 persen dari tarif maksimum. Terakhir, untuk kelas ekonomi layanan no frills service atau low cost carrier (LLC) tarif batas atas ditetapkan setinggi-tingginya, 85 persen dari tarif maksimum.

Budi Karya melanjutkan evaluasi tarif batas atas ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat. Ia optimis, evaluasi tarif ini bisa ikut menurunkan harga tiket pesawat yang dinilai masih mahal hingga saat ini.

"Logikanya begini kalau batas atas saya terapkan 85 persen untuk kelas ekonomi yang full service maka mereka hanya bisa menetapkan 85 persen. Dalam persaingan biasanya penerbangan lain menetapkan lebih rendah dari itu, paling tidak ada satu penurunan dari itu," kata Budi Karya soal tiket pesawat.

Berita terkait

Jumlah Kendaraan Listrik Mencapai 133 Ribu

1 hari lalu

Jumlah Kendaraan Listrik Mencapai 133 Ribu

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah kendaraan listrik saat ini mencapai 133 ribu.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

3 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

4 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

6 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

6 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

7 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

7 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

7 hari lalu

Menhub Targetkan Groundbreaking Proyek MRT Jakarta pada Agustus 2024

Menhub Budi mengatakan bahwa proyek MRT Jakarta hingga saat ini berjalan sesuai rencana.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

7 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya