Menteri Perhubungan Budi Karya (kiri) dan Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengikuti rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2018. Pengelolaan transportasi, baik intramoda maupun antarmoda diharapkan dapat mengurai kemacetan secara efektif dan mengurangi penggunaan mobil pribadi secara besar-besaran. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Urusan Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir dalam rapat pembahasan mengenai harga tiket pesawat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin 6 Mei 2019. Kementerian menjadwalkan pertemuan ini dimulai pukul 09.30 WIB.
Berdasarkan pantauan Tempo, dengan mengenakan kemeja batik Menteri Perhubungan Budi Karya hadir lebih dahulu sekitar pukul 09.28 WIB. Sepuluh menit kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno datang dengan mengenakan kemeja berwarna putih dipadu batik dan celana pajang warna hitam.
Sebelumnya, rapat mengenai harga tiket tersebut dijadwalkan pada Jumat 26 April 2019. Namun, rapat tersebut kemudian ditunda hingga pada 6 Mei 2019. Selain kedua menteri itu, tiga orang direksi Garuda Indonesia dijadwalkan hadir dalam rapat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelumnya berjanji bakal mengelar rapat khusus untuk membahas tiket pesawat. Pertemuan ini digelar berkaitan dengan aturan soal tarif tiket batas atas dan batas bawah. Sebab selama ini, aturan tersebut dinilai belum jelas sehingga tidak semua maskapai mematuhi peraturan itu.
"Perlu ada aturan yang jelas, mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi semua," kata Darmin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis 24 April 2019. Pertemuan dilakukan karena harga tiket pesawat saat ini dianggap masih mahal. Padahal sebentar lagi merupakan momentum Idul Fitri dan Lebaran.
Sebelumnya, Budi Karya mengatakan telah meminta bantuan kepada Darmin terkait persoalan tarif tiket pesawat yang masih dianggap mahal saat ini.
"Tadi saya laporkan tarif belum kondusif. Kami minta kepada Kementerian Perekonomian dan Kementerian BUMN untuk turut serta juga untuk mengatur tarif dari penerbangan," kata Budi Karya ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Budi Karya melanjutkan, permintaan untuk ikut mengatur tarif tersebut dikhususkan kepada maskapai yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama adalah maskapai Garuda Indonesia yang menjadi market leader di industri penerbangan.
Menurut Budi, karena Garuda market leader, jika dia menetapkan tarif batas atas maka maskapai yang lain pasti akan mengikuti. Sebaliknya, jika tiket pesawat Garuda turun sebagian, maskapai yang lain juga akan turun.
