TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memastikan pasokan listrik selama Lebaran 2019 tercukupi. PT Perusahaan Listrik Negara alias PLN menyatakan daya mampu netto yang bisa disediakan adalah sekitar 35 ribu megawatt. Adapun kebutuhan beban puncak selama masa lebaran diperkirakan mencapai 17 ribu megawatt. Sehingga ada cadangan daya sekitar 63 persen dari kebutuhan.

BACA: Kursi Tambahan Lebaran 2019, Maskapai Penerbangan Pilih Hati-hati

“Dari sisi pasokan listrik, sekarang relatif sudah sangat aman," ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo dalam siaran pers, Sabtu, 27 April 2019.

Ia mengatakan pada empat atau lima tahun lalu sistem kelistrikan nasional masih ada yang defisit. Dari 17 sistem jaringan kelistrikan wilayah, sebelas di antaranya masih mengalami defisit. "Sekarang Alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang defisit."

BACA: Pemerintah Jamin Stok Pangan untuk Ramadan dan Lebaran

Selain itu, Darmawan juga mengatakan suplai listrik untuk obyek-obyek vital nasional dan pelayanan umum seperti bandara, terminal, pelabuhan, hingga rumah sakit tercukupi dengan baik. Untuk pengamanannya, kata dia, PLN bakal menggandeng pihak kepolisian.

Khusus untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Pulau Jawa, menurut Direktur Operasional PLN Area Jawa Bagian Tengah Amir Rosidin, perseroan telah menyiapkan petugas siaga dalam masa siaga selama dua pekan Lebaran. Sementara itu, pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan jaringan yang bersinggungan juga dihentikan untuk meminimalisir risiko gangguan.

“Kami juga menyiapkan Posko Siaga, termasuk Posko Mobile dan Telekomunikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Kantor Staf Presiden untuk mengoordinasikan dan menyinergikan seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN untuk melayani kebutuhan masyarakat selama menjelang dan masa Lebaran 2019. KSP telah menggelar rapat koordinasi di Gedung Bina Graha, Jakarta, 26 April 2019. Salah satu yang disiapkan dan dikoordinasikan adalah pengamanan pasokan dan ketersediaan listrik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam rapat koordinasi tersebut memang meminta laporan dan persiapan setiap kementerian, lembaga, dan BUMN yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang transportasi, suplai energi, dan pelayanan kesehatan.

“Perintah Presiden Jokowi sangat jelas. Dari tahun ke tahun, pelayanan mudik untuk masyarakat harus ada peningkatan. Untuk itulah kami memonitor dan memantau persiapannya supaya dapat berjalan sebaik-baiknya,” ujar Moeldoko.

Baca berita tentang Lebaran 2019 lainnya di Tempo.co.