TEMPO Interaktif, Jakarta:Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang sempat tertunda pengesahannya selama beberapa bulan. UU ini dinilai penting untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang lebih baik. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, usai menerima perwakilan IMF, di Jakarta, Jumat (16/1) mengatakan pertemuan dirinya dengan IMF kali ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pertemuan ini berkaitan dengan rencana pemberian bantuan CGI di bidang ketenagakerjaan. Dalam pertemuan itu, IMF meminta masukan dari Menteri mengenai penyelesaian masalah perburuhan, hubungan industrial, dan UU Ketenagakerjaan. Masukan ini diperlukan sebelum dana bantuan diberikan. Jacob mengusulkan tentang perlunya penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. "Kalau tidak, tidak akan menjawab semua persoalan, ujarnya. Jacob mengakui, iklim hubungan industrial yang kondusif sangat dibutuhkan untuk menarik minat investor asing. Selama ini, masalah perburuhan memang banyak dikeluhkan. Terutama kebiasaan mogok kerja atau aksi unjuk rasa yang sering dilakukan kalangan buruh di Indonesia. Namun, Jacob menegaskan, IMF tidak bisa menyalahkan buruh atau pemerintah begitu saja. Ia justru menuduh serikat buruh asing terlibat menggerakkan massa buruh di Indonesia untuk menolak pengesahan UU Ketenagakerjaan. Karena itu, Jacob meminta, dalam memberikan bantuannya ke depan IMF lebih berkonsentrasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Ini penting untuk mengurangi angka kemiskinan. "Itu persoalan yang lebih serius untuk diselesaikan," kata dia. Jacob menegaskan, pengentasan kemiskinan merupakan tugas pemerintah. Namun, kata dia, IMF tidak bisa lepas tangan begitu saja. Karena mereka turut andil dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)