TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan solusi persoalan transportasi umum di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya adalah dengan adanya semacam badan otorita khusus.

Baca juga: MRT Jakarta Diresmikan, Begini Etika Menaiki Transportasi Umum

"Bukan seperti Otorita Batam atau yang lain di Indonesia. Itu semacam otoritas untuk satu jenis pelayanan publik, misalnya transportasi, yang mencakup wilayah metropolitan," ujar Bambang di Hotel The Westin, Jakarta, Selasa, 23 April 2019.

Nantinya, kata Bambang, seluruh unsur pemerintah terkait juga akan terlibat. Mereka akan berandil secara finansial maupun pengambilan keputusan. Namun, pengambil keputusan akhir adalah otorita tersebut dan tetap melibatkan pemerintah pusat.

"Jadi tidak lagi bergantung daerah mau membangun apa kemudian dikombinasikan," ujar Bambang.

Dengan adanya otorita itu, pemerintah bisa merencanakan sejak awal akan membangun moda transportasi apa dengan trayek ke mana saja.

Bambang menyebut pembentukan otorita itu kini sedang dalam proses. Ia berharap tahun ini sudah ada kemajuan dari rencana tersebut. "Kami akan menjadikan DKI Jakarta sebagai percontohan pembentukan otorita transportasi publik, khususnya BRT, MRT, dan LRT."

Mengenai telah adanya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek alias BPTJ di bawah Kementerian Perhubungan, Bambang belum menjelaskan secara detail hubungan otorita dengan lembaga tersebut. "Ini BPTJ yang diperkuat justru. Nanti itu masalah nama dan organisasi. Yang pasti ini BPTJ yang diperkuat dan punya otoritas," kata Bambang lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menggelar rapat terbatas tentang pengelolaan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Dalam pengantarnya, Jokowi meminta agar pengintegrasian sistem dan pengelolaan jaringan transportasi perkotaan antarwilayah segera dilakukan.

"Seperti yang pernah saya sampaikan kemacetan di Jakarta Bogor, Tangerang, Bekasi sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.

Dalam rapat sebelumnya, kata Jokowi, ia telah memaparkan temuan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyebut kemacetan di Jabodetabek menimbulkan kerugian hingga Rp 65 triliun setiap tahun. Bahkan wakil presiden Jusuf Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan angka sampai Rp 100 triliun. “Itu jumlah yang sangat besar."

Mantan wali kota Solo ini juga meminta tidak setiap kementerian dan pemerintah daerah membuang perasaan ego sektoral untuk membenahi kemacetan ini. "Saya kira semuanya yang ada adalah kepentingan nasional."

Jokowi menuturkan yang paling penting dari pengelolaan transportasi ini adalah dengan mengintegrasikannya dengan tata ruang dan kesinambungan antarmoda transportasi. "Saya yakin langkah itu akan mengurangi kemacetan di Jabodetabek.”

AHMAD FAIZ