TEMPO.CO, Jakarta - Hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga yang memperkirakan Joko Widodo atau Jokowi akan melanjutkan kembali pemerintahan untuk lima tahun mendatang ditanggapi oleh perusahaan investasi global Morgan Stanley.

Baca: Sehari Setelah Pemilu, Jokowi Rapat Bahas Investasi Arab Saudi

Riset Morgan Stanely menilai kembali terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI bakal berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kebijakan pemerintahan saat ini diyakini akan dilanjutkan termasuk dalam hal infrastruktur.

Hal ini disebutkan dalam hasil riset Morgan Stanley bertajuk Incumbent wins; what's next after the dust settles yang dirilis hari ini. Dalam riset itu dinyatakan hasil quick count secara tidak langsung menghilangkan ketidakpastian politik dan memberi sinyal berlanjutnya kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat ini. Adapun hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan diumumkan pada 22 Mei 2019.

Dari quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 unggul di kisaran 54 persen - 56 persen. Sementara pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 44 persen - 46 persen suara.

Riset Morgan Stanley menyebutkan dalam hal prioritas kebijakan Jokowi pada periode selanjutnya, hal-hal yang kemungkinan akan dilakukannya adalah melanjutkan kebijakan pada periode pertama. "Fokus ke industrialisasi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mengakselerasi perkembangan infrastruktur, melanjutkan reformasi fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan reformasi institusional untuk memperbaiki kinerja pemerintah," tulis riset yang disusun oleh ekonom Morgan Stanley Deyi Tan, Zac Su, dan Jonathan Cheung.

Morgan Stanley mencatat dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada perkembangan signifikan di sisi infrastruktur, reformasi fiskal, iklim berusaha, serta upaya menekan angka kemiskinan dan ketimpangan. Di sisi infrastruktur misalnya, belanja pemerintah di sektor ini meningkat dari 1,8 persen PDB dan 10,2 persen dari total APBN pada 2013 menjadi 2,8 persen PDB dan 18,5 persen APBN pada 2018.

Di sisi reformasi fiskal, upaya yang dilakukan antara lain meningkatkan basis pajak, memperbaiki data dan sistem informasi pajak, mengerek kepatuhan pajak, dan mengatasi pengemplangan pajak. Program pengampunan pajak (tax amnesty) pada 2016 pun dipandang positif.

Kemudian, perbaikan iklim usaha di antaranya dilakukan melalui 16 paket kebijakan ekonomi yang mencakup berbagai sektor serta penyederhanaan proses perizinan untuk berusaha. Ada pula regulasi yang dikeluarkan untuk membantu memfasilitasi sektor-sektor yang terkait teknologi, misalnya e-commerce dan financial technology(fintech).

Adapun yang terkait kemiskinan dan ketimpangan adalah bantuan sosial (bansos) antara lain lewat Program Keluarga Harapan (PKH), perbaikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta peningkatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Seluruhnya diklaim mampu menekan angka kemiskinan dari 11,5 persen pada 2013 menjadi 9,7 persen pada tahun lalu, dan memperbaiki rasio Gini dari 0,41 persen pada 2013 ke level 0,38 persen pada 2018.

Morgan Stanley melanjutkan Indonesia memiliki struktur ekonomi yang terbilang kuat sehingga diproyeksi mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat tahun ini, berbanding terbalik dari negara-negara lainnya di Asia yang diprediksi mengalami pertumbuhan yang moderat. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,3 persen pada 2019, sedikit lebih baik dari realisasi tahun lalu yang sebesar 5,2 persen. Hal ini disebut didukung oleh tiga hal.

Pertama, melonggarnya tekanan pembiayaan luar negeri. Kombinasi dari melonggarnya kondisi finansial global dan membaiknya kondisi makro ekonomi dalam negeri dinilai dapat menjadi alasan bagi Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan kembali BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI 7DRRR) hingga 75 bps pada kuartal III/2019.

Berdasarkan catatan Bisnis, BI 7DRRR berada di level 6 persen, saat ini. Bank sentral menaikkan suku bunga acuan sebesar 175 bps sejak 17 Mei 2018.

Kedua, Indonesia lebih terlindungi dari pertumbuhan ekonomi global yang moderat. Kinerja ekspor Indonesia diakui belum sesuai harapan dan turut terpengaruh oleh perang dagang. Namun, orientasi ekspor Indonesia yang lebih rendah dari negara-negara lain di Asia Tenggara justru dinilai turut membuat Indonesia lebih terlindungi dari momentum dagang yang merugikan.

Baca: Jokowi Unggul Versi Quick Count, Saham BUMN Karya Melesat

Ketiga, pengeluaran fiskal pada tahun politik ikut mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal Indonesia diperkirakan tak akan seagresif sebelum-sebelumnya dan defisit fiskal kemungkinan bakal melebar menjadi 2,1 persen pada 2019, dibandingkan 1,8 persen pada tahun lalu.

BISNIS