Pemilu 2019 Sukses, JK Berharap Investasi Segera Terealisir

Reporter

Bisnis.com

Editor

Rahma Tri

Rabu, 17 April 2019 21:12 WIB

Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Ketua dewan pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (kanan) berorasi dihadapan para pendukung saat mengikuti Konser Putih Bersatu dalam rangka Kampanye Akbar Pasangan Capres no urut 01 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, 13 April 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap pengusaha yang masih menunggu hasil Pemilu 2019 dapat segera merealisasikan investasinya setelah ada kepastian pemimpin terpilih untuk 5 tahun mendatang. Sebab, kebijakan ekonomi dari kedua pasangan calon sudah terlihat dari visi dan misi yang disampaikan pada selama masa kampanye.

Baca juga: IHSG Ditutup Menguat Sehari Menjelang Pilpres 2019

"Karena kalau kita lihat di visi misi waktu kampanye kan ada beberapa hal yang berbeda beda (kebijakan ekonominya)," kata Jusuf Kalla di TPS 04, Kelurahan Pulo, Jakarta Selatan, Rabu 17 APril 2019.

Sebelumnya, di Istana Wakil Presiden, JK menekankan saat ini banyak pelaku usaha yang menunggu sebelum mengambil kebijakan bisnis.

Ketua Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin ini juga memastikan pemimpin terpilih akan memperkuat ekonomi. "Yakin lah siapa pun yang menang, akan terjadi stabilitas (ekonomi) yang baik," kata JK.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha menuntut pemerintahan baru yang terpilih dalam Pemilihan Umum 2019 menjaga agar iklim usaha dan investasi tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan pemerintahan yang baru harus menghilangkan hambatan pada dunia usaha. “Serta menghindari kecenderungan membangun rente baru,” ujar dia kepada Tempo, Selasa, 16 April 2019.

Rente yang dimaksudkan Hariyadi adalah kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan tidak sah dari kegiatan bisnis. Dalam konteks birokrasi, rente mengacu pada kebijakan atau sikap aparat pemerintah yang memburu pungutan liar dari dunia usaha.

BISNIS | GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

2 jam lalu

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi senilai Rp 401,5 triliun pada triwulan I 2024.

Baca Selengkapnya

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

3 jam lalu

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

Sinar Mas Land melalui Digital Hub berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan ekosistem startup digital potensial di Indonesia melalui gerakan Digital Hub Next Action (DNA).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

19 jam lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

2 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

2 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

3 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

3 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

3 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya