BPN Jelaskan Sorotan Prabowo Soal Holding BUMN dalam Debat

Reporter

Caesar Akbar

Minggu, 14 April 2019 17:43 WIB

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga berdiskusi dalam debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto sempat menyebut langkah pemerintah membentuk perusahaan holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam kritiknya mengenai kinerja perseroan pelat merah yang dinilai mulai goyah.

Baca juga: Prabowo Sebut BUMN Goyah, Bagaimana Faktanya?

Atas kritik itu, anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Dradjad Wibowo menjelaskan bahwa pada dasarnya jagoannya itu bukan mempersoalkan langkah pembentukan perusahaan holding tersebut. "Lebih kepada kenapa Presiden justru memilih fokus pada holding ini itu dan struktur ini itu? Kenapa bukan pada penyehatan kinerja BUMN nya secara langsung," ujar dia melalui pesan singkat kepada Tempo, Ahad, 14 April 2019.

Padahal, menurut Dradjad, pemerintah bisa berfokus menyehatkan masing-masih perseroan pelat merah yang kinerjanya masih jeblok melalui perbaikan operasional dan keuangan, maupun melalui kebijakan afirmatif dari negara spt soal pengelolaan ruang udara. "Holding bisa dilakukan jika ada kebutuhan korporasi."

Sebelumnya, Prabowo Subianto mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Negara saat ini. Ia mengatakan belakangan BUMN mulai goyah.

"Pak Joko Widodo apa mengerti dan paham apa yang terjadi di BUMN-BUMN kita, BUMN kita adalah benteng terakhir ekonomi Indonesia tetapi kita sekarang melihat bahwa benteng-benteng itu goyah," ujar Prabowo dalam Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 13 April 2019.

Salah satu BUMN yang disoroti Prabowo adalah Garuda Indonesia. Mengutip studi dari Bloomberg, ia mengatakan maskapai penerbangan pelat merah itu perlu okupansi 120 persen agar meraup untung. Angka itu jauh bila dibandingkan maskapai asal Jepang ANA yang hanya butuh 60 persen untuk untung. "Garuda tidak bisa untung-untung kalau begini terus pengelolaannya, jadi mau bikin holding, holding, holding, yang sekarang saja tidak dikelola dengan baik," ujar Prabowo.

Menjawab kritik dari lawannya, calon presiden inkumben Joko Widodo menyebut Prabowo bisa mengecek kualitas BUMN Indonesia melalui setoran perusahaan pelat merah itu kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Besok Bapak boleh cek berapa setoran deviden BUMN ke APBN kita, naik atau turun?" ujar dia. Dia juga menyinggung soal BUMN yang mengambil alih beberapa aset yang sebelumnya dikuasai asing.

Selain itu, Jokowi mendorong BUMN berani keluar dari kandang untuk menjadi pionir keluar negeri membuka pasar dan membuka jaringan. Harapannya swasta bisa mengikuti jejak BUMN. Holding BUMN juga diharapkan akan lebih mudah mencari kapital. Contohnya BUMN karya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Timur Tengah.

Baca berita Prabowo lainnya di Tempo.co

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

35 menit lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

14 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

18 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

18 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

21 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

22 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya