Menhub: KPBU Hemat Rp 50 M Bangun Pelabuhan di Indonesia Timur
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Kodrat Setiawan
Senin, 8 April 2019 11:26 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan mulai menggencarkan pembangunan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia bagian timur, seperti Ambon, Maluku, Papua, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan pelabuhan di timur Nusantara penting untuk pemerataan distribusi logistik.
Baca juga: Luhut Jamin Bandara dan Pelabuhan Strategis Takkan Dikuasai Asing
Baca juga: Luhut Jamin Bandara dan Pelabuhan Strategis Takkan Dikuasai Asing
“Konsep pembangunan Indonesia tidak lagi Jawa sentris. Pembangunan pelabuhan, misalnya, tidak akan hanya berfokus di Tanjung Priok, Tanjung Perak, tapi juga Sorong, Rote,” ujar Budi Karya dalam rapat kerja Direktorat Perhubungan Laut di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2019.
Menhub mengatakan Kementerian selama hampir 5 tahun ini telah mengefektifkan tol laut untuk memangkas biaya logistik ke wilayah-wilayah timur. Hal ini, kata dia, seturut dengan Nawacita yang disampaikan Jokowi. Selain program tol laut, ia mengimbuhkan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan skema kerja sama yang berbeda untuk pembangunan pelabuhan.
Kerja sama yang dimaksud ialah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kerja sama ini akan memungkinkan pemerintah membangun infrastruktur tidak memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN. KPBU juga membuka kesempatan bagi konsorsium untuk mengelola infrastruktur.
Menurut Budi Karya, ada lima pelabuhan yang akan dikerjasamakan dengan badan usaha. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Ambon, dan Pelabuhan Sorong.
“Apabila dikerjasamakan dengan swasta, 1 tahun kita hemat APBN Rp 50 miliar, itu bisa untuk membangun Rote, Miyangas,” ujarnya.
Adapun menurut Budi Karya, masing-masing pelabuhan saat ini memiliki anggaran pembangunan sebesar Rp 10 miliar per tahun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo mengatakan ada beberapa pelabuhan yang sudah berpotensi dikerjasamakan dengan swasta. Misalnya pelabuhan Samlaki di Maluku.
