Rini Ingin Pabrik Amunisi Pindad Suplai Peluru ke TNI dan Polri

Sabtu, 6 April 2019 12:27 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno melakuoan peletakan batu pertama atau ground breaking integrated building Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat, 5 April 2019. Tempo/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno meresmikan secara simbolis beroperasinya fasilitas produksi amunisi baru milik Pindad di sela perayaan HUT BUMN ke-21 berbarengan dengan perayaan hari jadi PT Pindad ke-36 di Gedung Sate, Bandung, Sabtu, 6 April 2019. “Ada tujuh gedung baru tambahan di Bandung maupun di Jawa Timur untuk produksi (amunisi) kita tingkatkan,” kata dia, Sabtu, 6 April 2019.

Baca juga: Senapan Sniper Buatan Pindad Diminati Negara Lain

Fasilitas produksi amunisi terbaru milik Pindad tersebut berlokasi sebagian di Bandung dan di Turen, Malang, Jawa Timur. Tujuh fasilitas produksi amunisi tersebut yakni Gedung Proses Assembling Munisi Kaliber 5.56 mm, Gedung Proses Pembuatan Komposisi Primer, Gedung Proses Loading Primer, Gedung Proses Tetrazen, Gedung Lapangan Balistik, Gedung Explosion Chamber, dan Gedung Lapangan GL dan AGL.

Rini mengatakan dengan fasilitas produksi baru tersebut Pindad ditargetkan bisa menambah pasokan untuk pemenuhan kebutuhan amunisi TNI dan Polri. “Sebelumnya untuk amunisi, belum bisa suplai semua untuk TNI. Sekarang bisa suplai. Sebentar lagi kita akan tambah. Diharapkan bisa suplai juga ke Polri," ujar Rini.

Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan, fasilitas produksi amunisi baru milik Pindad itu akan beroperasi penuh di akhir tahun ini. “Tadinya (produksi) amunisi kita untuk kaliber kecil itu kapasitas produksi 120 juta butir per tahun, akan menjadi 290 juta, hampir 300 juta butir per tahun dengan adanya penambahan mesin-mesin baru,” kata dia, Sabtu, 6 April 2019.

Abraham mengatakan, pabrik munisi baru itu dibiayai dari pendanaan PMN, penyertaan modal pemerintah menembus Rp 1 trilin. “Investasi PMN kita itu di tahun 2012 ada sekitar Rp 300 miliar, di tahun 2015 sekitar Rp 700 miliar. Total hampir Rp 1 triliun. Habis ini akan beroperasi untuk mendukung produksi amunisi kaliber kecil,” kata dia.

Advertising
Advertising

Produksi perdana pabrik amunisi itu akan di mulai di akhir tahun ini. “Tahun 2019 akhir kita harus sudah mulai memproduksi amunisi kaliber kecil untuk memenuhi kebutuhan TNI-Polri. Akhir tahun ktia akan mulai sampai dengan 290 juta butir per tahun,” kata Abraham.

Menurut Abraham, produksi hampir menembus 300 juta butir per tahun itu belum bisa memenuhi semua kebutuhan amunisi TNI. Kebutuhan TNI itu bisa sampai 500 juta butir per tahun.

Pindad masih mengincar sejumlah kerja sama strategis untuk membiayai investasi lanjutan untuk menggenjot produksi amunisinya. “Selain itu kita ada kerja sama strategis yang tentunya arah kita untuk menambah kapasitas amunisi kaliber kecil sampai dengan 500 juta butir per tahun,” kata dia.

Berita terkait

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

2 hari lalu

Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.

Baca Selengkapnya

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

3 hari lalu

BNI Telah Salurkan Kredit hingga Rp 695,16 Triliun per Kuartal I 2024

Tiga bulan pertama 2024, kredit BNI utamanya terdistribusi ke segmen kredit korporasi swasta.

Baca Selengkapnya

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

4 hari lalu

Konflik Iran-Israel, Aria Bima Tegaskan Peran Penting BUMN untuk Penguatan Ekspor

Pemerintah harus cermat menerapkan strategi, salah satunya melalui diplomasi perdagangan

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

7 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

8 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

8 hari lalu

Menhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN

Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.

Baca Selengkapnya

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

8 hari lalu

Cara Download Safe Exam Browser untuk Tes Online BUMN 2024

Berikut ini cara download Safe Exam Browser untuk tes online pertama Rekrutmen Bersama BUMN 2024 bagi perangkat Windows atau MacOS.

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

8 hari lalu

Jadwal Lengkap Tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024 dan Jenis Tesnya

Berikut ini jadwal lengkap tes Rekrutmen Bersama BUMN 2024, mulai dari trial test, tes online 1, tes online 2, hingga tes seleksi di BUMN.

Baca Selengkapnya

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

8 hari lalu

Profil Jalan Tol MBZ dan Sengkarut dalam Pembangunannya Ada Dugaan Korupsi

Pembangunan tol MBZ (Mohamed Bin Zayed) diusut Kejaksaan Agung. Berikut profil Jalan Tol MBZ yang sebelumnya bernama Jalan Layang Japek II.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

8 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya