TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan ada kampanye terselubung dalam acara ulang tahun Kementerian BUMN. Pernyataan itu disampaikan oleh Didu melalui sebuah utas yang dicuitkan lewat akun twitternya, @saididu, pada Selasa 2 April 2019.

Baca: Said Didu Sebut BUMN Terancam Akibat Utang Bengkak

"Beginilah rentetan acara perayaan "ulang tahun" @KemenBUMN, dimulai dg Surat "perintah" dari Kementerian BUMN. Ini abuse of powe yg merusak BUMN," cuit Said Didu pada, Selasa.

Selain mencuitkan hal tersebut, Said Didu juga menyertakan sebanyak empat gambar. Gambar tersebut berupa dua tangkapan layar tentang sebuah surat yang berkop Kementerian BUMN dan juga PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

Kemudian, gambar ketiga dan keempat berupa kaos yang memiliki logo Kementerian dan salah satu anak usaha BUMN yakni LinkAja. Di dalam kaos tersebut tergambar pula wajah Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Hingga Jumat dini hari, 5 April 2019, cuitan tersebut berkembang viral karena telah disukai oleh 1.872 akun. Serta di-retweet sebanyak 1.401 kali dan mendapat balasan sebanyak 203 kali.

Ketika dikonfirmasi mengenai cuitan itu, Siad Didu mempersilakan Tempo untuk mengutip cuitan tersebut. "Silakan," kata Didu singkat, Kamis 4 April 2019.

Sebelumnya, dikabarkan Kementerian BUMN tengah mengelar rangkaian acara peringatan hari ulang tahun yang ke-21. Dalam konferensi yang pernah digelar oleh Kementerian, untuk memperingati hari ulang tahun bakal digelar berbagai kegiatan mulai dari menjual sembako murah, gelaran 11.000 lowongan kerja hingga kegiatan berupa promo diskon lewat LinkAja.

Menurut Said Didu, urutan kampanye terselubung tersebut yakni Kementerian BUMN, pertama, ulang tahun sebagai alat kampanye terselubung. Kedua, rancang acara dan ketiga, cari EO. Keempat, membuat surat dari Kementerian BUMN untuk sumbangan BUMN.

Kelima, siapkan paket dan atribut terselubung. Keenam, pelaksanaan dan ketujuh, akali pertanggungjawaban.

Said Didu menjelaskan, jika sesuai pada aturan, pembagian CSR BUMN yang dikoordinasikan oleh Kementerian BUMN hanya boleh dilakukan pada tiga kondisi tertentu. Ketiganya, yakni bantuan bencana, pasar murah dalam rangka hari raya keagamaan dan ketiga, terjadi gejolak ekonomi. "Sekarang kok ada pembagian sembako dari CSR dalam rangka Pilpres dibungkus dengan acara ulang tahun," tulis mantan Komisaris PT Bukit Asam Tbk. tersebut.

Baca: Said Didu Sindir Jokowi Soal Laba Pertamina Rp 20 Triliun

Sekretaris Menteri BUMN, Imam Apriyanto Putro mengatakan belum bisa berkomentar banyak mengenai hal itu. Ia meminta Tempo untuk menunggu jawaban yang lebih komprehensif mengenai hal ini yang tengah disusun oleh Kementerian. "Kami sedang siapkan jawabannya supaya tidak mislead," kata Imam, ketika dihubungi, Jumat 5 April 2019.

Simak berita terkait Said Didu lainnya di Tempo.co.