TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia memenangkan gugatan
arbitrase atas Indian Metal Ferro & Alloys Limited atau IMFA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dengan dimenangkannya gugatan Indonesia, pemerintah dapat menyelamatkan uang negara sebesar US$ 469 juta.

BACA: Sri Mulyani Ajak Cucu ke Ragunan, Ini Hewan Favorit Pengunjung

"Nilai itu setara dengan Rp 6,68 triliun," ujar Sri Mulyani Indrawati seusai menggelar pertemuan dengan Jaksa Agung M Prasetyo di kantor Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 1 April 2019.

Gugatan itu semula menyoal perkara perizinan tambang di perbatasan Barito Timur, Barito Selatan, dan Tabalong.

BACA: Pelapor SPT Pajak Baru 59,7 Persen Dari Wajib Pajak Terdaftar

Semula, IMFA menuntut Indonesia membayar ganti rugi senilai US$ 581 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun. IMFA mengklaim perusahaan mengalami kerugian akibat izin usaha pertambangan atau IUP yang dikeluarkan pemerintah tumpang tindih dengan tujuh perusahaan lain.

IMFA, yang mendapatkan hak pertambangan PT Sumber Rahayu Indah, menyatakan rugi lantaran tidak bisa menambang akibat batas wilayah tidak jelas. Perusahaan asal India itu lalu mendaftarkan gugatannya ke forum arbitrase internasional atau Permanent Court of Arbitration pada 24 Juli 2014.

Persidangan atas gugatan tersebut digelar di Den Haag, Belanda, pada Agustus 2018. Dalam persidangan tersebut, Kejaksaan setempat menolak gugatan yang diajukan IMFA.

IMFA kemudian dihukum untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama proses arbitrase kepada pemerintah Indonesia sebesar US$ 2,9 juta dan 361 ribu poundsterling. Sri Mulyani mengatakan bahwa nilai itu, bila diakumulasi, setara dengan Rp 50 miliar.

Dalam proses memenangkan gugatan itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah membentuk tim khusus. Tim ini merupakan gabungan antara Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Sekretariat Presiden. Tim juga memperoleh dukungan langsung dari presiden dan wakil presiden.

Selama proses persidangan berlangsung, Sri Mulyani mengatakan Kementeriannya memberikan dukungan dalam bentuk finansial. "Kami mendukung melalui pembiayaan barang dan jasa," ucapnya.

Jaksa Agung M Prasetyo mengatakan keberhasilan penanganan perkara tersebut menempuh perjalanan panjang. Tim gabungan, kata Prasetyo, tidak hanya berusaha menyelamatkan keuangan negara. "Kerja sama disertai kesungguhan untuk menunjukkan niat pemerintah menjaga sumber kekayaan alam," ujarnya.

Menilik perkara itu, Prasetyo mengimbau pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk berhati-hati dalam mengeluarkan izin usaha. Meski demikian, ia memastikan pemerintah akan tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada investor.

Baca berita tentang Sri Mulyani di Tempo.co.