Organda Minta Pemerintah Beri Keringanan Tarif Tol Trans Jawa
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Martha Warta Silaban
Senin, 25 Maret 2019 06:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Pusat Organisasi Angkutan Darat Andrianto Joko Sutono meminta pemerintah mempertimbangkan pemberian keringanan biaya tarif jalan tol Trans Jawa untuk angkutan otobus. Usulan tersebut disampaikan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dalam acara silaturahmi dengan pengusaha angkutan darat Indonesia, Minggu, 24 Maret 2019.
BACA: Tol Trans Jawa Tak Kurangi Animo Penumpang Kereta Api
"Kami minta diskresi biaya jalan tol, mudah-mudahan segera terlaksana," ujar Joko dalam sambutannya di Taman Mini Indonesia Indah, Ahad sore. Joko berdalih keringanan itu akan berdampak bagi kesejahteraan pengemudi dan kenyamanan penumpang.
Saat ini, pemerintah telah menetapkan tarif baru jalan tol Trans Jawa untuk golongan I. Tarif itu berlaku sejak awal tahun. Adapun tarif jalan tol menurut selebaran yang dipublikasikam PT Jasa Marga Persero adalah sebagai berikut.
Tarif jalan tol Jakarta (Jakarta-Cikampek) - Semarang ditetapkan Rp 226 ribu. Kemudian, Merak-Jakarta-Semarang Rp 289 ribu. Tarif Jakarta-Surabaya Rp 483.500. Selanjutnya, tarif Merak-Jakarta-Surabaya Rp 546.500. Lalu, Jakarta-Pasuruan Rp 512 ribu dan Merak-Jakarta-Pasuruan Rp 575 ribu.
BACA: Puluhan Mobil Ferrari Menjajal Mulusnya Tol Trans Jawa
Saat ini, Jasa Marga memang tengah memberikan diskon sebesar 15 persen. Perpanjangan potongan untuk perjalanan terjauh dalam satu cluster di Cluster II, Cluster III, dan Cluster IV (barrier to barrier), ini berlaku sampai waktu yang belum ditentukan.
Adapun ihwal usulan keringanan terhadap tarif jalan tol, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan Kementerian Perhubungan akan segera merembuknya bersama pihak terkait. "Diskresi biaya jalan tol adalah domain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, termasuk Jasa Marga," ujarnya.
Budi Setiyadi mengatakan, Kementerian dan Perseroan akan membahas apakah pemberian keringanan terhadap perusahaan otobus dan bus-bus Trans Jawa mungkin diberikan. "Terutama untuk bus Trans Jawa, yang tiap hari akan jalan terus," ucapnya.
