Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bincang bertema 'Jokowi di Mata Jusuf Kalla', di 86 Hub, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Maret 2019. Tempo/Egi Adyatama
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyetujui boikot untuk produk-produk dari Uni Eropa terkait dengan langkah Uni Eropa yang dianggap diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia dan turunannya.
"Kalau itu dipaksakan, tidak bisa sawit itu dikurangi. Kita juga dapat ambil tindakan yang mengurangi juga kita dengan Eropa," ujar JK saat ditemui di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2019.
Penilaian diskriminasi ini diucapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Hal ini terjadi karena adanya rancangan kebijakan "Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II" yang diajukan pada 13 Maret 2019.
Dalam draf tersebut, minyak sawit (CPO) diklasifikasikan sebagai komoditas yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan. Sedangkan minyak kedelai asal Amerika Serikat masuk dalam kategori risiko rendah. Parlemen Eropa masih memiliki waktu untuk meninjau rancangan yang diajukan oleh Komisi Eropa tersebut dalam waktu dua bulan sejak diterbitkan.
Kalla mengatakan diskriminasi sawit itu dapat merugikan setidaknya 15 juta pekerja. "Maka mereka daya belinya turun, ekonomi kita bisa rusak. Maka kita tidak beli barang Eropa. Bisa terjadi itu," kata JK.
Ancaman penghentian impor terhadap barang-barang asal Uni Eropa pun sebelumnya telah dimunculkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Luhut mengatakan pemerintah akan melayangkan aduan untuk melawan Uni Eropa hingga ke organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO).
Luhut mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Indonesia untuk merespons tindakan diskriminatif Uni Eropa, seperti mengirimkan delegasi untuk berkomunikasi hingga melakukan moratorium terhadap izin pembukaan lahan sawit baru.
Menanggapi sikap pemerintah Indonesia, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guérend, mengatakan rancangan aturan dari Komisi Eropa tersebut bukan akhir dari proses kebijakan.
Aturan pelaksanaan soal sawit dari Komisi Eropa ini bukan suatu awal maupun akhir dari proses kebijakan. Ini merupakan satu lagi langkah dalam perjalanan panjang dan bersama menuju pembangunan berkelanjutan dan netralitas karbon," kata Vincent Guérend, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis 21 Maret 2019.
