TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan sejumlah syarat agar bisa lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap).

Baca: Kaget Dengar Omzet Pedagang Muara Baru, Jokowi: Kaya Raya Dong?

Sejumlah syarat itu adalah adanya infrastruktur yang siap, pembangunan SDM secara nyata dan reformasi struktural baik kelembagaan maupun penyederhanaan aturan. "Kalau tiga ini tidak dikerjakan secara konkret, kita akan terjebak pada middle income trap," kata Jokowi ketika menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha kepada Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis malam, 21 Maret 2019.

Jokowi menyebutkan tidak ingin Indonesia terjebak menjadi negara berpenghasilan menengah seperti dialami banyak negara lain. "Kita tak mau terjebak pada middle income trap, negara lain banyak yang terjebak, kita tidak seperti mereka."

Oleh karena itu, kata Jokowi, pemerintah harus menggeser strategi pembangunan dengan konsentrasi pada pembangunan SDM. "Pembangunan infrastruktur tetap jalan, namun pembangunan SDM mutlak kita lakukan," ucapnya.

Ke depan pemerintah akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau hingga mahasiswa. Selama ini hanya ada KIP untuk SD hingga SMA/SMK. Tahun 2019 akan diperluas hingga mahasiswa atau KIP kuliah. "Akan ada KIP kuliah, anak anak yang tak mampu bisa kuliah di dalam maupun luar negeri," kata Jokowi.

Pemerintah nantinya juga akan mengeluarkan Kartu Prakerja. Kartu ini diberikan kepada lulusan SMA, SMK, akademi, universitas yang ingin masuk ke dunia kerja.

Para lulusan sekolah tingkat atas itu akan diberi pelatihan sehingga siap masuk dunia industri. "Itu gratis dibiayai negara dan untuk mendorong orang senang masuk kita berikan insentif honor dalam kartu termasuk yang terkena PHK," kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan Indonesia pada 2020 antara lain adalah naik dari kelompok negara berpenghasilan menengah menjadi kelompok negara berpenghasilan menengah atas. Pemerintah juga mendorong agar Indonesia bisa maju dari middle income country menjadi negara yang upper middle income country.

Baca: Jokowi Sebut Integrasi Transportasi Massal di Kota Besar Mendesak

Dalam sidang kabinet paripurna itu, Sri Mulyani menyampaikan rancangan kebijakan ekonomi makro dan pokok pokok kebijakan fiskal 2020, sesuai dengan siklus persiapan RAPBN 2020. "Jadi tadi yang dibahas mengenai bagaimana pandangan jangka menengah panjang yang dipresentasikan Menteri Bappenas mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun RPJMN, arahnya dan pondasi dasarnya yang akan dijadikan landasan untuk menyusun RAPBN 2020," katanya.

ANTARA