Komisi V DPR Cecar Menhub Budi Karya soal Harga Tiket Pesawat

Senin, 18 Maret 2019 16:38 WIB

Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau kereta KA 1722 Jatinegara-Bogor usai kecelakaan di pintu perlintasan kebon pedes, Tanah Sarael, Bogor, Ahad, 10 Maret 2019. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dihujani banyak pertanyaan soal harga tiket pesawat dari anggota komisi V DPR dalam rapat kerja hari ini.

Baca: Menhub Sebut Pelabuhan Sibolga Terbesar di Barat Sumatera

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Demokrat, Jhoni Allen Marbun, misalnya. Ia mengkritik tarif batas atas dan batas bawah tiket pesawat yang berlaku pada tahun ini.

Jhoni mengatakan pihaknya tidak memperoleh informasi yang jelas ihwal tarif yang diberlakukan oleh Kementerian. "Kami tidak tahu sampai sekarang berapa batas bawah khususnya nilai tiket pesawat itu sebenarnya," kata Jhoni dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan di Komisi V DPR, Senayan, Senin, 18 Maret 2019.

Aturan terkait tarif batas bawah yang diberlakukan Kementerian Perhubungan, menurut Jhoni, tidak efektif. Imbasnya, tarif batas bawah yang terkesan terlalu tinggi, bahkan untuk masa low season, kerap membuat tingkat keterisian penumpang pesawat tidak maksimal.

Advertising
Advertising

Menurut Jhony, dari pengalaman kunjungan-kunjungan kerja yang ia lakukan di beberapa bandara, pihak maskapai menyatakan pada hari-hari biasa tingkat ketirisian penumpang hanya 30-40 persen untuk rute-rute tertentu. Hal itu menyebabkan maskapai kerap membatalkan penerbangan.

Jhony lalu mencontohkan, pesawat maskapai Citilink ke Semarang dari Jakarta yang ia tumpangi beberapa waktu lalu terpaksa batal. Pembatalan ini, kata dia, terjadi lantaran pihak pihak maskapai menyatakan jumlah penumpang kurang.

Saat itu, harga tarif pesawat ekonomi dari Jakarta ke Semarang Rp 800 ribu per penumpang. Pengalaman yang sama ia rasakan kala berencana mengudara ke Bandara Sisingamangaraja. Ia mengatakan tarif terendah saat itu Rp 1,3 juta pada hari biasa. Penerbangan pun batal karena tingkat keterisian penumpang minim.

"Saya tahu bahwa tiket pesawat adalah supply demand, tapi kalau harga tiket di atas Rp 1,5, keterisian penumpang hanya 30-40 persen penumpang," ujarnya.

Anggota DPR lainnya, Sigit Sosiantomo, menduga ada kartel dari maskapai yang mempengaruhi harga tiket pesawat. "Kami duga, pesawat ini ada yang sengaja mengerek harga," kata politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Baca: Jumlah Penumpang Pesawat Turun, Menhub Sebut Karena 2 Faktor Ini

Sampai berita ini ditulis, Menteri Budi Karya yang didampingi oleh Dirjen Perhubungan Udara Polana B Pramesti belum diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan sejumlah anggota DPR tersebut.

Berita terkait

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

8 jam lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

2 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

2 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

2 hari lalu

Wacana Iuran Dana Pariwisata di Tiket Pesawat: Pemerintah Bisa Kantongi Ratusan Miliar Setahun

Pemerintah bisa mengantongi ratusan miliar setahun dari iuran dana pariwisata yang dikenakan pada tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

2 hari lalu

Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya