TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch menginginkan kedua calon wakil presiden membedah isu-isu pelayanan kesehatan dalam Debat Cawapres pada Ahad, 17 Maret 2019 lusa. Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan, salah satu yang dapat diangkat menjadi topik adalah program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang masih diliput banyak persoalan.

Baca: TKN Maraton Simulasi Agar Ma'ruf Amin Terbiasa Waktu Debat

“Sampai saat ini pelayanan kesehatan mengalami banyak masalah, dari sisi regulasi sampai implementasi,” ujar Timboel dalam pesan pendek kepada Tempo, Jumat, 15 Maret 2019.

Timboel mengatakan, sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada 2014 sebagai rangkaian dari fasilitas JKN, masyarakat belum merasakan manfaatnya secara maksimal. Timboel memandang, hingga kini, banyak peserta BPJS yang mengalami masalah saat di rumah sakit.

Selain itu, Timboel menyinggung soal masih ada lebih dari 300 rumah sakit swasta yang sampai saat ini belum menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hal ini dipandang dapat mempengaruhi ketidakoptimalan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Timboel lantas menilai subtopik kesehatan lain yang perlu didebatkan oleh Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno adalah masalah kepesertaan JKN. “Mengingat UHC (Universal Health Coverage) targetnya tercapai di akhir 2019, jadi cawapres harus membahasnya,” ujar dia. Kedua cawapres, ucap Timboel, semestinya merancang strategi agar jumlah kepesertaan JKN meningkat.

Baca: Prabowo Sebut Defisit BPJS Kesehatan Rp 20 T Masalah Kecil

Menurut data BPJS Kesehatan, hingga 23 Februari 2018, jumlah peserta JKN tercatat sebanyak 193.144.982 jiwa. Bila dihitung dengan persentase, total kepesertaan JKN saat ini telah memenuhi 74 persen jumlah penduduk Indonesia.

Debat ketiga pilpres akan digelar Ahad lusa, sebagai bagian dari rangkaian lima tahap Debat Pilpres. Tak seperti dua debat sebelumnya, debat ketiga ini hanya akan menghadirkan calon wapres dari kedua pasangan calon. Adapun Debat Cawapres nanti bakal membahas isu-isu yang menyangkut persoalan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.