“Karena itu pembiayaan dan partisipasi dari pihak swasta perlu didorong, idealnya perlu mencapai 50 persen dari total pembiayaan,” ujar Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar B. Hirawan, Kamis 14 Maret 2019.

Fajar menuturkan, Indonesia memang membutuhkan pembiayaan dan investasi yang tidak sedikit untuk mengejar ketertinggalan di bidang infrastruktur. Pemerintah sudah berupaya meningkatkan belanja infrastruktur yang cukup signifikan pada periode 2015-2019, setidaknya naik hampir tiga kali lipat dibandingkan periode 2010-2014 yang hanya mencapai Rp670 triliun.

"Kenapa masih kurang dan apa kendalanya? Karena adanya infrastructur gap yang cukup tinggi di Indonesia. Sehingga negeri ini butuh belanja infrastruktur yang sangat besar dan tidak hanya mengandalkan APBN karena keterbatasan ruang fiskal,” Fajar menjelaskan.

Sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, APBN dan APBD mungkin hanya mampu berkontribusi maksimal 50 persen. Menurut Fajar, peranan swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) sepertinya memang perlu ditingkatkan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia."BUMN dan swasta perlu berkontribusi,” kata dia.

KPBU dan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) perlu menjadi contoh skema pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur. Namun, sifat PINA dan KPBU yang memang ingin untung maka pemerintah perlu menawarkan imbal hasil investasi yang cukup menarik kepada pihak swasta dan mungkin memberikan jaminan dan insentif menarik lainnya agar skema KPBU atau PPP bisa lebih efektif. “Tapi, pemerintah juga perlu memberikan prioritas sektor manakah yang perlu didahulukan dalam proses pembangunan infrastruktur,” kata Fajar.