TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana mengeluarkan Kartu Prakerja untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, dan memberikan pelatihan bagi warga yang belum bekerja serta sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan. Kartu yang disebut-sebut kartu tunjangan pengangguran itu banyak memicu pro kontra.

Berita terkait: Tunjangan Pengangguran Hanya Bisa Diterapkan di Negara Maju

Di sejumlah negara, pemberian tunjangan pengangguran bukan hal baru. Ekonom dari Universitas Indonesia Fithra Faisal mengatakan, program serupa sudah diterapkan di Eropa dengan sebutan unemployment benefit. "Mungkin ini yang menginspirasi program Kartu Prakerja," ujar dia dalam sambungan telepon kepada Tempo, Kamis, 7 Maret 2019.

Berdasarkan studi yang dilakukan Fithra soal ketenagakerjaan di Jerman, unemployment benefit hanya sebagian kecil dari reformasi ketenagakerjaan di negara maju itu. Pada awak 2000-an Jerman memulai reformasi dengan berfokus pada hal peningkatan kapasitas tenaga kerja, hingga penguatan ekosistem ketenagakerjaan. Pemberian tunjangan bagi pengangguran masuk di dalamnya dalam bentuk asuransi bagi penganggur alias unemployment insurance.

Fithra mengatakan para pekerja di Jerman kala itu diminta membayar sejumlah biaya, salah satunya asuransi untuk menganggur. Dana asuransi itu akan cair ketika mereka mulai menganggur, misalnya ketika akan pindah kerja. "Untuk Indonesia sendiri, saya melihat reformasinya masih belum ada, tapi tiba-tiba ada kartu prakerja," kata dia. "Kalau di unemployment benefit, salah satu sumber dananya dari asuransi menganggur, yang kita belum punya."

Selain itu, unemployment insurance di Jerman, ujar Fithra, tidak diberikan kepada sembarang penganggur. Biasanya penerima dana itu adalah yang sebelumnya pernah bekerja dan membayar asuransi, bukan lulusan baru atau freshgraduate. Sebab, freshgraduate dianggap lebih mampu mendapat pekerjaan ketimbang para pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

BACA:JK Kritik Tunjangan Pengangguran, Begini Respons Menteri Hanif

Bukan hanya mendapat tunjangan, para pekerja yang terkena PHK itu pun kemudian dimasukkan ke semacam balai latihan kerja untuk ditingkatkan kompetensinya. Kemudian para penganggur tersebut disalurkan kembali ke lapangan kerja sesuai kompetensi. Apabila mereka menolak, maka tunjangan menganggur akan dikurangi 20-30 persen untuk mencegah mereka terus menganggur.

"Di Indonesia, kalau mau berbicara pengangguran seperti apa yang akan dibiayai? Mereka dibayar menganggur sampai kapan? Ini di definisi belum jelas," ujar Fithra.