JK Kritik Tunjangan Pengangguran, Begini Respons Menteri Hanif

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memberikan keterangan saat pembukaan posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 28 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memberikan keterangan saat pembukaan posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, 28 Mei 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kritik wakil presiden Jusuf Kalla atau JK soal tunjangan pengangguran ditanggapi oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Kartu Prakerja tidak, menurut Hanif, sekedar memberikan uang bagi para pencari kerja maupun yang ingin berganti pekerjaan.

    Baca: JK Sebut Negara Wajar Berutang Untuk Percepat Pembangunan

    Sebelumnya JK menyebutkan kartu Prakerja--yang dijanjikan bakal dirilis bila Presiden Jokowi kembali terpilih dalam pilpres mendatang-- sebagai tunjangan untuk pengangguran yang lazim diterapkan di negara maju. Ia mengatakan tunjangan tersebut cocok dilakukan di negara maju dengan jumlah penduduk sedikit.

    "Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019. 

    JK mengatakan untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.

    "Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," katanya.

    Ihwal janji Presiden Joko Widodo untuk memberikan Kartu Prakerja bagi pemuda lulusan baru yang belum mendapat pekerjaan, JK mengatakan hal itu bisa dilakukan di tahun anggaran berikutnya, selama APBN memiliki pos anggaran lebih untuk itu.

    Lebih jauh, Hanif menjelaskan, kartu Prakerja tersebut diperuntukkan bagi mereka untuk meningkatkan skill melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, dana kartu itu juga dapat digunakan untuk biaya mencari pekerjaan.

    "Pada saat pelatihan dan cari kerja baru, keluarganya siapa yang urus? Itu maksudnya kenapa insentif-insentif itu diperlukan. Bentuknya seperti apa, besarnya sepert apa nanti lah," kata Hanif, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019.

    Hanif menilai Kartu Prakerja bagi pencari kerja yang dicanangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menjawab masalah nyata mengenai ketenagakerjaan. "Pendekatan itu menjawab problem real dari ketenagakerjaan kita. Karena memang masalah utama kita ini ada pada skill," katanya.

    Baca: JK: Tunjangan Pengangguran Hanya Bisa Diterapkan di Negara Maju

    Jokowi sebelumnya memperkenalkan Kartu Prakerja dalam acara Konvensi Rakyat bertema "Optimis Indonesia Maju" di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada 24 Februari 2019. Kartu Prakerja diberikan untuk memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan

    Simak berita lainnya terkait JK di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.