TEMPO.CO, Semarang -Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Perwakilan Jawa Tengah Jonahar menyebutkan sertifikasi tanah melalui Program Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL selama 2018 mencapai 1,2 juta bidang tanah.

BACA: KPA: Jokowi Sertifikasi Tanah, Luput Soal Redistribusi Lahan

"Pada 2018 lalu, sebanyak 1.255.000 bidang tanah di Jateng sudah bersertifikat dan 1.520.000 bidang tanah sudah menyelesaikan proses peta bidang. Jumlah tersebut tercapai melebihi target sebesar 100,5 persen dari yang ditetapkan 2017," katanya di Semarang, Rabu, 6 Maret 2019.

Dengan capaian itu, dirinya optimistis pada tahun ini akan ada peningkatan signifikan dalam proses penyertifikatan tanah di Jateng dengan target sebanyak 1.285.000 bidang tanah yang tersertifikat dan 1.575.000 peta bidang di seluruh Jateng. "Untuk mewujudkan target itu, kami meminta bantuan dari seluruh instansi terkait di Jateng, baik Gubernur, bupati/wali kota hingga ke aparat desa," ujarnya.

BACA: Jokowi Targetkan 126 Juta Sertifikat Tanah Rampung 2025

Hal tersebut disampaikan Jonahar pada acara penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN Provinsi Jateng dengan Pemprov Jateng, Kanwil Dirjen Pajak Jateng dan sejumlah organisasi keagamaan di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATRBPN) Himawan Arief Sugoto.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong seluruh kepala desa di Jateng ikut menyukseskan Program PTSL bagi masyarakat dan instansi terkait yang ada di wilayah masing-masing.

Ganjar mengungkapkan jika saat ini masih cukup banyak tanah masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah secara lengkap. "Presiden menargetkan semua wilayah di Indonesia tersertifikasi lengkap pada 2025. Jateng sebenarnya paling produktif karena ATR/BPN-nya rajin, namun memang masih cukup banyak tanah yang belum bersertifikat," katanya.

Yang menjadi permasalahan, lanjut Ganjar, adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya legalitas hak atas tanahnya. Selain itu, banyak anggapan di masyarakat bahwa proses pengurusan sertifikat membutuhkan biaya mahal.

"Disinilah kepala desa harus berperan dalam membantu masyarakat secara transparan. Yang menjadi persoalan saat ini adalah berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan karena rakyat harus membeli patok, membeli materai, biaya saksi atau mungkin biaya lainnya," ujarnya.

Baca berita tentang Sertifikasi lainnya di Tempo.co.