TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Nizar Zahro menilai program kartu prakerja yang akan dirilis Joko Widodo berpotensi membebani keuangan negara. Menurut Nizar, program capres inkumben ini justru akan menambah utang.

"Untuk gaji guru saja kita utang, masa Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran?" Nizar mengkritik dalam keterangan tertulisnya pada Selasa petang, 5 Maret 2019. Ia menuding program Kartu Pra-kerja Jokowi akan menambah beban senilai Rp 7 triliun.

Baca: JK: Tunjangan Pengangguran Hanya Bisa Diterapkan di Negara Maju

Angka itu, kata dia, dihitung dari jumlah pengangguran dikalikan dengan nominal rencana gaji yang akan diberikan pemerintah. Nizar kemudian menunjukkan jumlah pengangguran menurut Data Tingkat Pengangguran Terbuka Bada Pusat Statistik ialah 7 juta jiwa. Sedangkan gaji yang akan diberikan rata-rata Rp 1 juta.

Nizar berpendapat program itu bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. "Tidak ada program kartu pra-kerja dalam APBN 2019." Ia menyarankan Jokowi berfokus mengangkat pegawai honorer K2 menjadi aparatur sipil negara ketimbang menggaji pengangguran.

Baca: Kala Presiden Jokowi Makan Bakso Bersama Warga Bekasi

Rencana Jokowi meluncurkan Kartu Pra-kerja disampaikan kala berorasi di Sentul International Convention Center (SICC), di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad, 24 Februari lalu. Capres nomor urut 01 itu akan merilis kartu itu bersama dua kartu lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jokowi berjanji memberikan layanan pelatihan vokasi, meningkatkan atau memberikan pelatihan bagi yang belum bekerja, bagi yang sudah bekerja dan akan berganti pekerjaan. Ia menargetkan 2 juta orang mengikuti pelatihan vokasi sehingga SDM Indonesia bersaing di luar negeri.

Nizar menilai, program kartu prakerja Jokowi ini tidak efektif menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Menurut dia, salah satu solusi menekan jumlah pengangguran adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Caranya dengan menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri di Indonesia. "Yang perlu dipersiapkan adalah SDM yang berkualitas, caranya dengan perbaiki kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, bukan bagi-bagi kartu," kata politikus Partai Gerindra ini.