Presiden Jokowi dalam acara silaturahmi bersama petani tebu dari berbagai daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 6 Februari 2019. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyampaikan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mewaspadai penyamaran pembangunan pabrik untuk pemrosesan gula impor.
"Presiden waspadai berdirinya pabrik-pabrik gula baru yang indikasinya hanya kedok untuk impor gula mentah," kata Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2019.
Menurut Arum, dia menduga banyak pendirian pabrik gula baru namun hanya sebagai samaran untuk pemrosesan gula mentah dari luar negeri. Dia juga menyampaikan kepada Presiden indikasi mafia impor gula di Tanah Air.
"Bahkan 'fee'nya dan indikasinya berapa, sudah saya sampaikan ke Presiden," kata Arum.
Dia menyampaikan agar izin impor dengan alasan memenuhi kapasitas menganggur (idle capacity) dapat diberikan kepada pabrik-pabrik gula yang mengambil tebu dari petani atau yang dikelola negara.
"Karena pabrik gula ini harus didorong produktivitasnya dari tebu dalam negeri," kata Arum.
Selain itu, APTRI juga menyampaikan kepada Jokowi pentingnya menentukan Harga Pokok Pembelian gula untuk menyelamatkan petani tebu dan harga di konsumen. Pemerintah membentuk tim independen yang akan diisi oleh akademisi, pakar pertanian hingga peneliti untuk menentukan harga tersebut.
