TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima pengurus DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI membahas kelangsungan usaha industri gula dan pertanian tebu.
BACA: Peternak Ayam Unjuk Rasa ke Jokowi, Mengaku Rugi Rp 2 Triliun
"Kami membahas langkah ke depan bagaimana petani bisa untung, tapi konsumen juga tersenyum," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman ditemui usai mendampingi Presiden menerima pengurus APTRI di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
Pengurus APTRI menemui Presiden Jokowi dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina APTRI Arum Sabil, Plt Ketua DPP APTRI Sunardi Edy Sukamto, dan Sekjen APTRI Anwar Asmali.
Menurut Amran, pemerintah membentuk tim independen untuk menentukan Harga Patokan Gula Petani. Dia menambahkan tim independen akan diisi oleh akademisi, pakar pertanian, hingga peneliti.
BACA: Bawaslu Teliti Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi di Kendari
Sementara itu, Arum Sabil menjelaskan industri gula berbasis tebu dari rakyat saat ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. "Pertanian tebu hampir tidak memiliki nilai ekonomi karena rata-rata harga gula petani kadang-kadang hampir menyentuh di bawah biaya produksi, bahkan sudah di bawah biaya produksi," katanya.
Ia telah menyampaikan usulan kepada Jokowi agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan pembelian gula petani. "H-3 bulan sebelum petani panen atau pabrik gula giling itu sudah harus ditetapkan, karena kami butuh kepastian dan perencanaan," ujar Arum.
Menurut dia, Jokowi menyanggupi pada Maret 2019 akan mengumumkan kebijakan tersebut berdasarkan hasil temuan dari tim independen. Selain jaminan harga pokok pembelian, Arum juga meminta pemerintah memberi jaminan kepastian pembelian gula dari petani dengan mengatur kebijakan impor gula secara ketat.
