Kereta light rail transit (LRT) melintas seusai pelaksanaan salat Idul Adha di depan Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 22 Agustus 2018. Salat Idul Adha 1439 Hijriah di kota itu dipusatkan di seputaran Masjid Agung Palembang hingga ke Jembatan Ampera. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
TEMPO.CO, Palembang - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai moda transportasi massal Light Rail Transit (LRT) Palembang, membutuhkan waktu tujuh tahun lagi untuk ramai digunakan masyarakat.
"Singapura mencatat butuh 10-25 tahun itu ketika mereka masih menggunakan opelet, sementara Indonesia sudah meninggalkan opelet, ya artinya bisa hanya tujuh tahun saja," kata Budi usai acara "Dialog Interaktif Generasi Millenial" di Palembang, Senin, 4 Maret 2019.
Budi menilai Indonesia dapat lebih cepat dari Singapura atau hanya membutuhkan waktu tujuh tahun karena masyakat Kota Palembang sudah meninggalkan angkutan kota "opelet".
Ia mengatakan keberadaan LRT di Palembang ini merupakan revolusi transportasi massal di Tanah Air yang sepatutnya terus diperjuangkan. Sebab, LRT bakal menjadi satu-satunya solusi kemacetan di perkotaan.
Menurut Budi, Kota Palembang bakal menjadi rujukan kota-kota di Indonesia karena sudah lebih dahulu melakukan langkah antisipasi.
Untuk itu, langkah pengintegrasian kereta dalam kota LRT Palembang dengan Bus Damri dan Bus Transmusi patut didukung oleh semua pihak.
Pemberlakuan tiket terusan integrasi LRT Palembang dengan moda transportasi lain pada 24 Februari 2019 diharapkan dapat semakin membiasakan masyarakat menggunakan moda transportasi massal.
"Tiket sangat murah hanya Rp7.000 lebih kurang, ada jaminan pula tiba tempat waktu dari suatu tempat ke tempat lain," kata dia.
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang, Perum Damri, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dan Dinas Perhubungan Sumatera Selatan, resmi menerapkan tiket terusan/integrasi angkutan LRT pada 24 Februari 2019.
Terdapat tiga kategori tarif pada tiket integrasi ini, yakni umum, mahasiswa, dan pelajar. Khusus untuk mahasiswa dan pelajar ditetapkan tarif yang lebih murah dibandingkan kategori umum karena pemerintah ingin membudayakan penggunaan transfortasi umum ke kalangan milenial.
Untuk tarif integrasi LRT-Damri, penumpang umum Rp 10 ribu, mahasiswa dan pelajar tarifnya sebesar Rp 7.000. Tarif LRT-Trans Musi untuk kategori umum dan mahasiswa Rp 7.000, pelajar hanya sebesar Rp 5.000. Sementara, jika penumpang menggunakan Damri-LRT-Trans Musi, besaran tarif yang harus dibayar untuk penumpang umum dan mahasiswa Rp 12 ribu, pelajar Rp 10 ribu.
LRT Palembang sempat menjadi soroaon terkait tingginya biaya operasional yakni mencapai Rp 10 miliar per bulan sejak beroperasi pada Agustus 2018. Sedangkan KAI sebagai operator hanya mendapatkan pemasukan Rp 1,1 miliar per bulan dari penjualan tiket penumpang. Untuk itu, pemerintah menjamin subsidi sebesar Rp 123 miliar pada 2019.
