Soal Tiga Kartu Baru Jokowi, Sri Mulyani: Lebih Akuntabel

Selasa, 26 Februari 2019 12:53 WIB

Presiden Jokowi berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan tiga kartu bantuan sosial disebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai bentuk yang makin memantapkan program yang sudah ada sebelumnya.

Baca: Jokowi Akan Rilis 3 Kartu Sakti, Kubu Prabowo: Hanya Ganti Nama

Sri Mulyani menyebutkan program yang berkaitan dengan visi kesejahteraan sosial itu turut disertai dengan integrasi anggaran bantuan sosial dari program yang sudah bergulir. "Apa yang disampaikan adalah keberlanjutan dari program yang selama ini membangun pondasi Indonesia, yakni masyarakat terlindungi dari kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan," ujarnya, di Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan tiga kartu bantuan sosial baru jika dipercaya kembali memimpin pada periode pemerintahan berikutnya.

Sri Mulyani menjelaskan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang direncanakan hingga jenjang perguruan tinggi akan mengintegrasikan berbagai dana bantuan pendidikan yang tersebar di dalam beberapa program seperti Kartu Indonesia Pintar, beasiswa bidik misi, dan beasiswa dari Kementerian Agama. "Nantinya akan ada integrasi bantuan pendidikan dari jenjang awal sampai pendidikan tinggi," ujarnya.

Advertising
Advertising

Melalui integrasi program sosial tersebut, kebutuhan anggaran belanja negara juga dapat terkonsolidasi dengan baik. Di dalam APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran sosial senilai Rp 97,9 triliun untuk penanganan kemiskinan meliputi berbagai program seperti bidik misi, bantuan pangan, jaminan kesehatan nasional, Kartu Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Harapan. "Ini suatu langkah yang bagus jika dilihat dari dampaknya," tutur Sri Mulyani.

Dari sisi anggaran, menurut Sri Mulyani, tidak akan menimbulkan ledakan. "Namun bantuan sosial yang sebelumnya terfragmentasi bisa menjadi lebih akuntabel karena terkonsolidasi," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi dalam perhelatan Konvensi Rakyat bertajuk Optimisme Indonesia Maju di Sentul pada Ahad pekan lalu menyampaikan akan meluncurkan tiga kartu baru untuk penguatan program kesejahteraan sosial. Ketiga kartu itu adalah Kartu Indonesia Pintar yang berlanjut hingga dapat membiayai kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra Kerja.

Baca: Respons Jokowi soal Lahan, Kubu Prabowo Sebut Sejumlah Nama Ini

Di dalam pidatonya, Jokowi juga bertekad meningkatkan dana abadi pendidikan dari sebelumnya Rp 66 triliun menjadi Rp 100 triliun, serta dana abadi penelitian dan pengembangan (R&D) dari Rp 1 triliun menjadi Rp 50 triliun dalam lima tahun ke depan.

BISNIS

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

9 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

10 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

11 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

12 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

13 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

14 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

17 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

17 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya