TEMPO.CO, Jakarta - Tiga kartu baru yang digagas oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi dikritik oleh juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nizar Zahro.

Baca: Respons Jokowi soal Lahan, Kubu Prabowo Sebut Sejumlah Nama Ini

Nizar menilai ketiga kartu baru yang direncanakan Jokowi bukan hal yang baru. "Tiga kartu baru itu hanya ganti nama dari bidik misi, raskin, dan Program Keluarga Harapan. Ketiganya dimulai pada era pemerintahan presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono," kata Nizar di Jakarta, Senin, 25 Februari 2019.

Sebelumnya Jokowi menyebutkan ada tiga kartu baru yang akan dirilis sebagai bentuk penyaluran bantuan sosial yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), dan Kartu Pra-Kerja. Ketiga kartu baru itu disampaikan Jokowi dalam acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju, Ahad pekan lalu, 24 Februari 2019.

Terkait KIP Kuliah, menurut Nizar, selama ini sudah ada bidik misi yang merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik. Program itu dimulai sejak 2010 yang bertujuan agar anak Indonesia bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan hingga lulus.

Nizar yang juga politikus dari Fraksi Gerindra DPR RI itu menilai Kartu Sembako Murah sebelumnya sudah ada dan berwujud program Raskin atau Rastra yang merupakan program bantuan pangan bersyarat dari pemerintah. "Program tersebut berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu dan sudah ada sejak Januari 2003," ujarnya.

Sedangkan Kartu Pra-Kerja sebelumnya sudah ada berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan memberi bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program tersebut sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemerintah sudah melaksanakan PKH sejak 2007.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan rencana calon presiden inkumben Jokowi untuk mengeluarkan tiga kartu baru sebagai bentuk penyaluran bantuan sosial tidak akan membebani anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Sri Mulyani menjelaskan, ketiga kartu tersebut justru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi. Pasalnya, alokasi bantuan sosial sebelumnya tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut.

Baca: Luhut: Mau Pilih Prabowo atau Jokowi Suka-sukamu, Asal...

Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru Jokowi itu, menurut Sri Mulyani, akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. "Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik," katanya, Senin lalu.

ANTARA