TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla minta jumlah angkutan umum dibatasi. Caranya, Kalla meminta Dinas Perhubungan membatasi izin angkutan umum dan tidak mengobral izin angkutan umum."Kalau load factornya tidak 70 persen atau di atas itu, jangan ditambah," katanya saat melakukan Re-Launching penggunaan bahan bakar gas (BBG) di Halaman Kantor Wakil Presiden, Kamis (21/2).Fenomena obral izin angkutan umum,kata Kalla, menyebabkan kesemrawutan tata lalu lintas di kota yang membuat kemacetan. Dampaknya, penggunaan bahan bakar minyak (BBM) terus naik. "Angutan umum dimana-mana berjejer seperti kereta tanpa penuh penumpang," kata Kalla.Kalla pun dengan tegas, menyindir dinas perhubungan yang mengobral izin angkutan tanpa mempertimbangkan efektivitas dan efisien moda transportasi umum ini. "Bahkan, di bagasi pun, dinas perhubungan simpan izin angkutan itu, supaya siap dibagi-bagi," kata Kalla.Akibat banyaknya angkutan umum, kata Kalla,menyebabkan persaingan mulai tidak sehat. Kenaikan tarif pun dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan konsumen. "Padahal, bukan penumpangnya yang mulai jarang, tetapi angkutan umumnya yang kebanyakan," kata Kalla.Sedangkan disisi anggaran, kata Kalla, sangat jelas kondisi ini menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi akibat pemakaian bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. "Ini juga menyebabkan kemacetatan, sebaiknya angkutan umum itu menggunakan kendaraan yang berkapasitas besar," ujar Kalla.Kalla juga meminta, agar dinas perhubungan juga tidak bekerjasama dengan dealer mobil untuk mengobral izin. Hal ini mencerminkan semua orang bisa mendapatkan izin angkutan. "Kadang, beli mobil sudah sama izin trayeknya," kata Kalla.Di sisi lain, Kalla juga meminta agar angkutan umum yang ada di Indonesia khususnya DKI Jakarta beralih dari menggunakan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Penghematannya perhari bisa mencapai 1,5 juta perbulan untuk taksi.Anton Aprianto
Berita terkait
BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik
13 jam lalu
Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaJumlah Kendaraan Listrik Mencapai 133 Ribu
1 hari lalu
Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah kendaraan listrik saat ini mencapai 133 ribu.
Baca SelengkapnyaDidesain sebagai Kota Cerdas, IKN Bakal Hadirkan Smart Transportation and Mobility
4 hari lalu
OIKN bakal mengembangkan sistem transportasi cerdas di IKN.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi Karya Minta Jepang Berkoordinasi dengan BUMN soal Pengembangan Konektivitas Transportasi IKN
7 hari lalu
Menhub Budi Karya membahas rencana pengembangan jaringan transportasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dengan Jepang.
Baca SelengkapnyaMudik Lebaran Dibayangi Masalah Kemacetan dan Infrastruktur, Dosen ITS Jelaskan Perspektif Perencana Transportasi
14 hari lalu
Momentum mudik kali ini kembali diiringi oleh permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun.
Baca SelengkapnyaPLN Jamin Pasokan Listrik di Sejumlah Titik Transportasi Publik di Jakarta Selama Arus Balik Lebaran
17 hari lalu
PLN menjamin ketersediaan listrik di sejumlah titik transportasi umum.
Baca SelengkapnyaHingga H+2 Lebaran, Airnav Indonesia Telah Layani Hampir 37 Ribu Penerbangan
19 hari lalu
AirNav Indonesia telah melayani 36.994 penerbangan sejak tanggal 3 April sampai dengan 11 April 2024 atau H+2 Lebaran.
Baca Selengkapnya8 Cara Mengatasi Kesemutan pada Kaki Saat Mudik
23 hari lalu
Saat mudik, risiko mengalami kesemutan bisa terjadi. Perjalaan jauh dan duduk berjam-jam bisa menjadi pemicunya.
Baca SelengkapnyaFakta-fakta Mudik lebaran 2024 Paling Meriah Sepanjang Sejarah, Dilakukan 193,6 Juta Orang
24 hari lalu
Mudik lebaran 2024 diprediksi menjadi mudik terbesar dan termeriah sepanjang sejarah.
Baca SelengkapnyaTransportasi Inklusif Bikin Penyandang Disabilitas Kini Bisa Mudik dengan Nyaman
25 hari lalu
Kementerian Perhubungan dan BSI memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mudik dengan nyaman.
Baca Selengkapnya
