Dana Citarum Cair Maret, Prajurit TNI Dikerahkan hingga Karawang

Selasa, 19 Februari 2019 18:54 WIB

Ribuan pemancing mengail ikan dalam acara Ngabuburit Mancing Mania Citarum Harum di bentaran Sungai Citarum di Cilampeni, Katapang, Bandung, Ahad, 3 Juni 2018. Acara ini digelar sebagai upaya kampanye revitalisasi Citarum oleh Kodam III Siliwangi. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan menjanjikan anggaran untuk Program Citarum Harum tahun 2019 cair bulan depan. “Maret tanggal 15. Anggarannya Rp 605 miliar,” kata dia selepas membuka gelaran Citarum Expo di Gedung Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa, 19 Februari 2019.

Simak: Audit Program Citarum Harum, BPK: Hasilnya Tak Memuaskan

Luhut menjanjikan anggaran yang akan dikucurkan tahun depan lebih besar lagi. Sumber dana program tersebut juga tidak melulu dari dana pemerintah tapi juga dari perusahaan swasta. “Nanti bertahap, kita akan lihat, akan dibesarkan lagi. Bukan hanya itu, banyak sekarang peminat-peminatnya, dari perusahaan-perusahaan yang CSR, di ikutkan di sini, saya kira itu penting,” kata dia.

Menurut Luhut, program Citarum Harum tidak melulu melibatkan unsur pemerintah, tapi juga swasta, perguruan tinggi, serta relawan. Gelaran Citarum Expo diklaim untuk menunjukkan perhatian sejumlah pihak untuk ikut serta membenahi Sungai Citarum yang mendapat julukan sungai terkotor di dunia.

Universitas Padjadjaran misalnya menjalin kerjasama dengan MIT mendapat dana riset untuk membantu pembenahan sungai Citarum. “MIT dan Unpad itu dikasih (dana riset) 2 juta Dollar AS, itu juga untuk membersihkan ini. Jadi sekarang gaungnya sudah dilihat oleh internasional, bahwa Indonesia itu serius,” kata Luhut.

Advertising
Advertising

Luhut mengaku, program Citarum Harum akan dijadikan program unggulan untuk menunjukkan pada dunia keseriusan Indonesia memperbaiki lingkungan. Awal Maret misalnya, dirinya mengundang perwakilan sejumlah organisasi dunia yang akan membahas sejumlah isu untuk melihat langsung pembenahan Sungai Citarum. “Kita bikin semacam simposium, yang hadir dari World Bank, World Economy Forum dari beberapa institut lain. Pak Gubernur (Ridwan Kamil) dan bupati kami minta hadir untuk menelaskan. Salah satu show-case kita adalah Citarum,” kata dia.

Luhut mengklaim, program Citarum Harum sengaja dipilih karena paling kongkret. “Ini kongkret, sudah jelas. Mereka sudah kerja, Jawa Barat ini menjadi model untuk seluruh Indonesia, dan mungkin juga dunia,” kata dia.

Program Citarum harum akan melibatkan TNI dari satuan Kodam III/Siliwangi dan Kodam Jaya, Polda Jawa Barat dan Polda Metro, sejumlah kementerian terkait diantaranya Kementerian PUPR dan Kementerian Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah mulai dari provinsi Jawa Barat hingga seluruh kabupaten/kota yang yang dilalui sungai tersebut dari hulunya di Kabupaten Bandung hingga muaranya di Bekasi. Gubernur Jawa Barat kala itu Ahmad Heryawan di tunjuk menjadi Komandan Satgas, dan saat ini posisinya dipegang oleh Ridwan Kamil.

Luhut mengklaim, di tangan Ridwan Kamil sebagai Komandan Satgas Citarum Harum, program itu baru memiliki program dan pembagian tugas yang jelas. “Pertama kali, setelah Pak Gubernur membuat program, siapa berbuat apa dengan jelas, melalui kementerian terkait, beliau (Ridwan Kamil) sebagai Dan Satgas,” kata dia.

Luhut mengatakan, Ridwan Kamil berani memangkas target waktu membenahi Sungai Citarum lebih cepat. “Tadi Pak Gubernur nantang lagi, mau bikin 5 tahun. Tapi kalau rakyat Jawa Barat gak dukung, ya ga sampai juga. Jadi kita semua harus sama-sama,” kata dia.

Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perbaikan Sungai Citarum tidak bisa hanya mengandalkan rekayasa fisik. Kementeriannya yang sudah puluhan tahun berurusan dengan sungai tersebut sudah membuktikannya. Pengerukan Sungai Citarum yang dilakukan 2 tahun lalu kini sudah tertutup lagi sedimen.

Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Nurchahyanto mengatakan, sejak awal tahun hingga saat ini, pihaknya terpaksa meminjam dana Yayasan Citarum Harum menunggu dana pemerintah cair untuk operasional prajurit yang dikerahkan membenahi sungai tersebut. “Kita ada peminjaman dari yayasan yang dibentuk oleh Pak Dony Munardo dulu, Yayasan Citarum Harum, dan itu sangat bermanfaat untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana,” kata dia, Selasa, 19 Februari 2019.

Nurchanyanto mengatakan, sementara ini Kodam Siliwangi baru mengerahkan 1.300 prajurit. Prajurit tersebut di bawah pimpinan Komandan Sektor yang dibagi dalam 14 sektor di sepanjang Sungai Citarum dari daerah hulu hingga batas waduk Jatiluhur. Kodam Siliwangi sudah bersiap menerjunkan prajurit lebih banyak untuk menjangkau Sungai Citarum dari hulu sampai hilir. “ Tapi nanti begitu anggaran dari pemerintah pusat turun, kita akan kerahkan kurang lebih 4 ribuan prajurit,” kata dia, “Batasnya sampai Karawang.”

Berita terkait

Pahami Soal Hak Privasi, Pelakunya Bisa Kena Sanksi Penjara 5 Tahun dan Denda Maksimal Rp 5 Miliar

11 hari lalu

Pahami Soal Hak Privasi, Pelakunya Bisa Kena Sanksi Penjara 5 Tahun dan Denda Maksimal Rp 5 Miliar

Seorang prajurit TNI dituduh langgar privasi ketika memotret penumpang kereta api tanpa izin. Apa arti hak privasi dan bagaimana sanksi pelakunya?

Baca Selengkapnya

Medsos Ramai Prajurit TNI Diduga Diam-diam Potret Penumpang Lain di Kereta Api, Ketahui Hak Privasi dan Jenis Data Pribadi

11 hari lalu

Medsos Ramai Prajurit TNI Diduga Diam-diam Potret Penumpang Lain di Kereta Api, Ketahui Hak Privasi dan Jenis Data Pribadi

Seorang prajurit TNI diduga diam-diam memotret penumpang lain di kereta api. Ini jenis-jenis data pribadi yang harus dilindungi sebagai hak privasi.

Baca Selengkapnya

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

14 hari lalu

Kapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya

Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?

Baca Selengkapnya

Sejumlah Prajurit TNI Tewas di Tangan TPNPB-OPM, Terakhir Danramil Aradide Letda Inf Oktovianus Sogalrey

15 hari lalu

Sejumlah Prajurit TNI Tewas di Tangan TPNPB-OPM, Terakhir Danramil Aradide Letda Inf Oktovianus Sogalrey

Danramil Aradide Letda Inf Oktovianus Sogalrey tewas ditembak oleh TPNPB-OPM menambah panjang daftar prajurit TNI meninggal di Papua.

Baca Selengkapnya

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

22 hari lalu

BEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua

Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.

Baca Selengkapnya

Cerita Jurnalis di Halmahera yang Dianiaya Tiga Prajurit TNI AL: Jangan Bunuh, Anak Saya Masih Kecil

23 hari lalu

Cerita Jurnalis di Halmahera yang Dianiaya Tiga Prajurit TNI AL: Jangan Bunuh, Anak Saya Masih Kecil

Sukandi, jurnalis di Halmahera Selatan, disiksa usai memberitakan penangkapan kapal pengangkut minyak Dexlite milik Polairud Maluku Utara oleh TNI AL.

Baca Selengkapnya

Culik dan Aniaya Maling Motor di Binjai, 6 Prajurit TNI Dituntut 6 Bulan Penjara

25 hari lalu

Culik dan Aniaya Maling Motor di Binjai, 6 Prajurit TNI Dituntut 6 Bulan Penjara

Perkara penganiayaan ini bermula dari video viral Sures yang mengaku diculik dan dianiaya enam prajurit TNI dari Yonif Raider 100/PS.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Taruna Akmil TNI Buka Sampai 20 April 2024, Berikut 19 Syarat yang Harus Dipenuhi

28 hari lalu

Pendaftaran Taruna Akmil TNI Buka Sampai 20 April 2024, Berikut 19 Syarat yang Harus Dipenuhi

Rekrutmen terbuka pendaftaran Taruna Akmil diadakan TNI hingga 20 April 2024. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dan daftar ulangnya.

Baca Selengkapnya

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

31 hari lalu

Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

34 hari lalu

Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,

Baca Selengkapnya