TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku siap mengembalikan ratusan ribu hektare tanah yang dikuasainya di sejumlah lokasi di Indonesia. Pasalnya, dia berujar tanah itu memang milik negara. Adapun ia hanya memiliki hak guna usaha.

Baca: Kutip Bank Dunia, Prabowo: Infrastruktur Tak Berdampak ke Ekonomi

"Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola karena saya nasionalis dan patriot," ujar Prabowo dalam pernyataan pamungkas yang disampaikan dalam Debat Calon Presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad malam, 17 Februari 2019.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan telah membagi konsesi lahan, baik kepada mayarakat adat, petani, hingga nelayan sebesar 2,6 juta hektare dari total 12,7 juta hektare yang disiapkan dalam dua tahun ke belakang. "Sebanyak 12,7 juta hektare itu harus terdistribusi kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang gede," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan pembagian lahan yang dilakukan pemerintahannya itu adalah agar masyarakat bisa lebih produktif. Dalam debat tersebut juga, bekas Gubernur DKI Jakarta itu menyinggung mengenai lahan jumbo yang dimiliki Prabowo di sejumlah lokasi di Indonesia.

"Kami tidak bagikan kepada yang gede-gede. Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh tengah sebesar 120 ribu hektare," kata Jokowi. "Kami mau menyampaikan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya."

Selain membagikan lahan, Jokowi mengatakan pemerintah juga mendampingi agar masyarakat menjadi lebih produktif. Misalnya saja agar lahan itu ditanami oleh kopi, buah-buahan, hingga jagung. "Jadi bukan hanya memberi konsesi lahan, tapi agar tanah lebih produktif."

Baca: Jokowi Singgung Tanah Ratusan Ribu Hektare, Prabowo Membenarkan

Di samping itu, Jokowi mengklaim pemerintah telah membagikan 5 juta sertifikat pada 2017 dan lebih dari 7 juta sertifikat pada 2018, sehingga masyarakat bisa memiliki hak hukum atas tanah. Sertifikat itu, menurut dia, bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai jaminan atau akses permodalan ke perbankan. "Ini lah pentingnya redistribusi aset reforma agraria," katanya.

Simak berita lainnya terkait Prabowo di Tempo.co.