Jokowi Singgung Tanah Ratusan Ribu Hektare, Prabowo Membenarkan

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Capres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Februari 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan telah membagi konsesi lahan, baik kepada mayarakat adat, petani, hingga nelayan sebesar 2,6 juta hektare dari total 12,7 juta hektare yang disiapkan dalam dua tahun ke belakang. "Sebanyak 12,7 juta hektare itu harus terdistribusi kepada masyarakat, bukan kepada orang-orang gede," kata Jokowi dalam Debat Capres Kedua di Hotel Sultan, jakarta, Ahad, 17 Februari 2019.

    Baca: Debat Capres Kedua, Prabowo Bakal Ungkit Soal Air Bersih

    Jokowi menegaskan pembagian lahan yang dilakukan pemerintahannya itu adalah agar masyarakat bisa lebih produktif. Dalam debat tersebut juga, bekas Gubernur DKI Jakarta menyinggung mengenai lahan jumbo yang dimiliki Prabowo di sejumlah lokasi di Indonesia. 

    "Kami tidak membagikan kepada yang gede-gede, Pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh tengah sebesar 120 ribu hektare," kata Jokowi. "Kami mau menyampaikan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya."

    Selain membagikan lahan, Jokowi mengatakan pemerintah juga mendampingi agar masyarakat menjadi lebih produktif. Misalnya saja agar lahan itu ditanami oleh kopi, buah-buahan, hingga jagung. "Jadi bukan hanya memberi konsesi lahan, tapi agar tanah lebih produktif."

    Di samping itu, Jokowi mengklaim pemerintah telah membagikan 5 juta sertifikat pada 2017 dan lebih dari 7 juta sertifikat pada 2018, sehingga masyarakat bisa memiliki hak hukum atas tanah. Sertifikat itu, menurut dia, bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai jaminan atau akses permodalan ke perbankan. "Ini lah pentingnya redistribusi aset reforma agraria," kata Jokowi.

    Adapun Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto membenarkan bahwa dirinya memang menguasai lahan tersebut. Lahan tersebut berstatus hak guna usaha (HGU) yang sewaktu-waktu diserahkan kembali ke pemerintah.

    Prabowo memiliki pandangan yang berbeda dengan Jokowi. Menurut dia, langkah pemerintah terhadap masalah tanah beberapa tahun ke belakang memang menarik dan populer. Namun itu hanya berdampak untuk satu hingga dua generasi ke bawah.

    "Tapi tanah itu tidak bertambah, sementara bangsa kita terus bertambah," ujar Prabowo. "Kalau Bapak bangga sudah membagikan tanah, nanti kita mungkin tidak punya lahan untuk kita bagi, bagaimana anak cucu kita."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemerintah Larang WNA dari 11 Negara Masuk untuk Cegah Varian Omicron

    Pemerintah telah berupaya membendung varian Omicron dari Covid-19. Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah sudah membuat sejumlah kebijakan.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)