TEMPO.CO, Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta telah melakukan investigasi awal terkait meninggalnya Zulfadli, sopir taksi akibat dililit hutang dari layanan pinjaman online atau Financial Technologi.

BACA: OJK Larang Pinjaman Online Copy Seluruh Nomor Kontak Nasabah

Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Silivia Sari Sirait mengatakan dari investigasi awal lembaganya menemukan bahwa penyebab kematian Zulfadli karena adanya tekanan besar penggunaan aplikasi pinjaman online. "Hasil investigasi awal benar jika almarhum meninggal karena adanya tekanan besar," ujar Jeanny saat ditemui di Kantor LBH Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019.

Jeanny menyebutkan diduga tekanan tersebut dialami oleh Zulfadli dalam proses penagihan oleh jasa pinjaman online tersebut. Sejauh ini, LBH Jakarta baru menemukan dugaan tekanan berupa psikis dan mental, namun dia belum bisa merinci lebih lanjut bentuk dari tekanan psikis tersebut.

Selain itu, lanjut Jeanny, LBH Jakarta juga menemukan jumlah pinjaman pokok yang diajukan oleh Zulfadli yaitu Rp 500.000. Berdasarakan informasi dari keluarga kata Jeanny, Zulfadli mengajukan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. "Untuk berapa jumlah bunganya kami tidak bisa menyebutkan," katanya.

Hingga saat ini LBH Jakarta masih mencari tahu nama jasa pinjaman online yang digunakan Zulfadly, Menurut Jeanny, nama Zulfadly juga tidak ada terdaftar dari ribuan pengadu jasa pinjaman online di LBH Jakarta.

Beberapa waktu lalu Zulfadhli ditemukan dalam keadaan tewas dengan mengantungkan dirinya di Jalan Mampang Prapatan, Tegal Parang, Jakarta Selatan, Senin, 11 Februari 2019. Kemudian dalam penyidikan polisi mendapati selembar kertas bertulisan tangan Zulfadhli. Dalam suratnya, pria kelahiran Padang tahun 1984 itu menuliskan bahwa ia sedang terlilit utang dan dikejar-kejar oleh rentenir atau pinjaman online.

Direktur LBH Jakarta Arief Maulana mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah gagal menjalani mandat undang-undang untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 4,5 dan 6 UUU OJK. "OJK telah gagal menjalani perintah undang-undang," ujarnya.

Selain itu, kata Arief, OJK juga abai dengan mandatnya sebagai pengatur dan pengawas jasa keuangan lantaran sudah memakan korban jiwa. LBH Jakarta mendesak OJK untuk bertanggung jawab atas perkara pinjaman online, serta membuat reguali yang ketat agar masyarakat sebagai konsumen terlindungi.

"Pinjaman ini beralih ke online agar mempermudah, tapi karena tidak ada regulasi yang jelas, masyarakat malah menjadi korban," ujarnya.

Baca berita tentang pinjaman online lainnya di Tempo.co.