TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyebut impor pangan hingga saat ini masih besar. Terlebih apabila melihat impor untuk sejumlah komoditas pangan inti, seperti gandum, kedelai dan beras. "Saya ada angkanya, cukup besar. BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan impor pangan 20 juta ton," ujar Bayu di Menara Kadin, Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.

Baca: Ombudsman Bandingkan Impor Pangan Era SBY dan Jokowi, Hasilnya?

Situasi tersebut, menurut Bayu yang pernah menjabat sebagai menteri SBY itu, seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, selama ini konteks ketahanan pangan masih lebih mementingkan soal keterjangkauan dan ketersediaan pangan saja. Padahal selain soal itu, Bayu mengatakan pemerintah perlu memperhatikan soal masalah gizi dari konsumsi pangan masyarakat.

Di sisi lain, meskipun impor adalah sesuatu yang kurang disenangi, suatu negara tidak bisa menghindari itu apabila diperlukan. "Kita juga ingin ekspor, kalau begitu berarti ada negara lain yang impor, artinya kita tidak boleh anti-impor," kata Bayu.

Persoalannya, kata Bayu, kalau impor terlalu banyak, kesejahteraan petani juga bisa terkena imbasnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan suatu kebijakan agar impor tetap bisa dilakukan, namun kesejahteteraan petani tidak terganggu.

"Itu sebabnya untuk lebih konsentrasi pada peningkatan peningkatan produktivitas petani," tutur Bayu. Selain produktivitas, pemerintah juga bisa membenahi persoalan kehilangan pada masa pasca panen dan juga adanya biaya-biaya yang tidak perlu bagi petani.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih telah menyampaikan temuan dari lembaganya mengenai perbandingan total impor pangan di empat komoditas ini antara zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Ada empat komoditas yang dipantau oleh Ombudsman karena berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal komoditas pangan, yaitu beras, gula, jagung, dan garam. Pertama yaitu beras. Pada lima periode kedua dari SBY, total impor beras yaitu 6,6 juta ton, sementara dalam empat tahun, Jokowi sudah mengimpor 4,7 juta ton. "Jadi tergantung tahun ini, apakah masih ada impor."

Kedua yaitu gula. SBY mengimpor 12,7 juta ton gula pada lima tahun periode kedua dan Jokowi sudah mengimpor gula sebanyak 17,2 juta ton. Pada tahun ini pun, Ombudsman memperkirakan masih akan ada impor gula pada jenis tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh gula lokal. "Jadi Pak Jokowi lebih banyak 4,5 juta ton, nanti kami akan lihat kenapa demikian."

Ketiga yaitu Jagung. Menurut Alamsyah, impor jagung memang tidak melonjak drastis karena sejak 2015, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi industri pakan dari jagung ke gandum. Tapi secara total, Jokowi telah mengimpor 12,5 juta ton jagung dan gandum untuk kebutuhan pakan hingga 2018. Sedangkan, SBY mengimpor sebanyak 12,9 juta ton. Walau begitu, Ombudsman memperkirakan impor jagung tahun 2019 akan melampaui capaian selama masa pemerintahan kedua SBY.

Keempat yaitu garam. SBY mengimpor sebanyak 11,3 juta ton garam sedangkan Jokowi sebanyak 10 juta ton. Sementara untuk memenuhi kebutuhan industri, pada tahun 2019, diperkirakan akan ada impor di atas 2 juta ton lagi. Maka dari keempat komoditas itu, kata Alamsyah, masa pemerintahan Jokowi jumlah impor lebih banyak dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY.

Yang belakangan ramai dibahas publik adalah komoditas bawang. Pasalnya, seseorang bernama Subkhan yang mengaku sebagai petani bawang asal Brebes Jawa tengah menangis dan menjerit beberapa waktu lalu ketika curhat ke calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno soal harga bawang yang sering kali anjlok.

Karena seringnya harga bawang anjlok itu pula, Subkhan mengaku sampai harus berutang ke Bank Puspa Kencana. Subkhan juga menyebutkan banyak petani pria menjadi duda lantaran ditinggal istrinya menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Secara terpisah, Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika memberikan jawaban atas laporan Ombudsman RI yang menyebut impor pangan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih besar ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Erani, data mengenai volume dan pertumbuhan impor pangan perlu dibaca secara cermat agar didapati deskripsi yang lebih utuh.

Baca: Ombudsman Ingatkan Jokowi Atas Impor Pangan 4 Komoditas

“Secara keseluruhan, kemampuan pemerintah dalam menyediakan pangan dari produksi domestik makin meningkat,” kata Erani menanggapi soal impor pangan saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2019. Hal itu bisa dilakukan, kata dia, meski permintaan terus naik karena pertambahan jumlah penduduk dan daya beli.

LARISSA HUDA | FAJAR PEBRIANTO