TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, hari ini bakal menyampaikan peringatan dini terhadap impor pangan empat komoditas yang dilakukan pemerintah Presiden Jokowi. Keempat komoditas itu yaitu beras, gula, jagung dan garam. Ombudsman menilai peringatan dini ini diperlukan mengingat tingginya intensitas politik menjelang Pemilu Presiden 2019.
Baca: Ombudsman Bandingkan Impor Pangan Era SBY dan Jokowi, Hasilnya?
"Situasi ini berpotensi memperlemah kewaspadaan terhadap peluang terjadinya maladministrasi dalam kebijakan impor yang akan merugikan masyarakat luas," kata pihak Ombudsman dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 4 Februari 2019.
Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih telah menyampaikan temuan dari lembaganya mengenai perbandingan total impor pangan di empat komoditas ini antara zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Temuan ini disampaikan dalam diskusi bertema "Jokowi Raja Impor?" di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019.
"Ini adalah data yang ditemukan Ombudsman, mau di BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandi atau TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf, akan saya sampaikan hal yang sama," kata Alamsyah memperjelas posisinya sebelum menyampaikan data tersebut.
Ada empat komoditas yang dipantau oleh Ombudsman karena berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal komoditas pangan, yaitu beras, gula, jagung, dan garam. Pertama yaitu beras. Pada lima periode kedua dari SBY, total impor beras yaitu 6,6 juta ton, sementara dalam empat tahun, Jokowi sudah mengimpor 4,7 juta ton. "Jadi tergantung tahun ini, apakah masih ada impor."
Kedua yaitu gula. SBY mengimpor 12,7 juta ton gula pada lima tahun periode kedua dan Jokowi sudah mengimpor gula sebanyak 17,2 juta ton. Pada tahun ini pun, Ombudsman memperkirakan masih akan ada impor gula pada jenis tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh gula lokal. "Jadi Pak Jokowi lebih banyak 4,5 juta ton, nanti kami akan lihat kenapa demikian."
Ketiga yaitu Jagung. Menurut Alamsyah, impor jagung memang tidak melonjak drastis karena sejak 2015, pemerintah menerapkan kebijakan substitusi industri pakan dari jagung ke gandum. Tapi secara total, Jokowi telah mengimpor 12,5 juta ton jagung dan gandum untuk kebutuhan pakan hingga 2018. Sedangkan, SBY mengimpor sebanyak 12,9 juta ton. Walau begitu, Ombudsman memperkirakan impor jagung tahun 2019 akan melampaui capaian selama masa pemerintahan kedua SBY.
Keempat yaitu garam. SBY mengimpor sebanyak 11,3 juta ton garam sedangkan Jokowi sebanyak 10 juta ton. Sementara untuk memenuhi kebutuhan industri, pada tahun 2019, diperkirakan akan ada impor di atas 2 juta ton lagi. Maka dari keempat komoditas itu, kata Alamsyah, masa pemerintahan Jokowi jumlah impor lebih banyak dibandingkan dengan masa pemerintahan SBY.
Baca Juga:
Jika diperhatikan, total impor jagung dan garam di masa Jokowi masih lebih rendah dari SBY. Namun, kata Alamsyah, ini merupakan perbandingan 5 tahun kedua SBY dan 4 tahun Jokowi. Menurut dia, impor akan lebih banyak karena Jokowi tidak bisa menghindar dari komoditas seperti gula, garam, dan jagung di 2019. “Itu mengapa, saya katakan 3 lawan 1.”
Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika memberikan jawaban atas laporan Ombudsman RI yang menyebut impor pangan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih besar ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Erani, data mengenai volume dan pertumbuhan impor pangan perlu dibaca secara cermat agar didapati deskripsi yang lebih utuh.
“Secara keseluruhan, kemampuan pemerintah dalam menyediakan pangan dari produksi domestik makin meningkat,” kata Erani saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2019. Meskipun permintaan terus naik karena pertambahan jumlah penduduk dan daya beli.
