Aturan Ekspor Baru, Sri Mulyani: Eksportir Bisa Hemat Rp 314 M

Selasa, 12 Februari 2019 21:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat akan melepas mobil yang akan diekspor setelah peluncuran aturan penyederhanaan ekspor kendaraan utuh di Dermaga PT Indonesia Kendaraan Terminal, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019. Dengan adanya kemudahan yang diberikan pemerintah, diharapkan defisit neraca perdagangan bisa diatasi dengan menggenjot ekspor. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim eksportir mobil bisa menghemat biaya logistik hingga Rp314,4 miliar per tahun. Penghematan ini imbas dari regulasi baru simplifikasi ketentuan ekspor kendaraan bermotor berbentuk jadi (Completely Built Up/CBU).

Baca: Sri Mulyani Targetkan Ekspor Mobil Utuh Capai 70 Persen

"Dari lima perusahaan eksportir mobil terbesar, total efisiensi biaya diestimasikan Rp314,4 miliar per tahun. Keuntungan naik, semoga pajak yang saya terima juga naik," kata Sri Mulyani saat melepas ekspor kendaraan bermotor CBU di PT. Indonesia Kendaraan Terminal (IKT), Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 12 Februari 2019.

Pemerintah telah mengeluarkan beleid Perdirjen Bea Cukai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Laksana Ekspor Kendaraan Bermotor dalam Bentuk Jadi (CBU). Perdirjen tersebut mulai efektif berlaku pada 1 Februari 2019. Sri Mulyani menjelaskan dengan terbitnya Perdirjen tersebut, kini pelaksanaan ekspor akan lebih mudah dan efisien.

Dia mencontohkan, kini sejumlah dokumen untuk ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) dapat diajukan oleh eksportir sesudah kendaraan CBU masuk kawasan pabean.

Advertising
Advertising

Hal ini berbeda sebelum dengan aturan sebelumnya di mana dokumen PEB dan NPE harus diajukan oleh eksportir terlebih dahulu sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean.

"Kalau dulu semua sebelum masuk kawasan pabean, sekarang barang masuk kawasan pabean, dokumen PEB dapat diajukan dan tidak perlu NPE sebelum masuk kawasan pabean," katanya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tren ekspor kendaraan bermotor Indonesia menunjukkan angka yang membaik dalam lima tahun terakhir. Pada 2014, ekspor tercatat sebesar 51,57 persen dari total produksi, meningkat menjadi 55,4 persen di 2015.

Selanjutnya pada 2016 ekspor kendaraan bermotor sebesar 61,40 persen, 2017 ekspor menurun menjadi sebesar 53,16 persen, dan 2018 ekspor tercatat mencapai 63,56 persen.

Menurut Sri Mulyani, di kawasan IKT tersebut, terdapat sekitar 290-300 mobil yang diberangkatkan untuk sekali pengiriman ekspor. Setiap bulannya, dilakukan 25 kali pengiriman ekspor. Dengan adanya ketentuan penyederhanaan ini, biaya pengiriman setiap unit mobil akan terpotong Rp600 ribu.

"Kalau mau dikalikan saja 290 atau 300 mobil sekali ekspor, segitu penghematannya. Belum lagi biaya truknya hemat Rp 150.000 per mobil yang diangkut. Total hematnya Rp 750.000," kata Sri Mulyani.

ANTARA

Berita terkait

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

1 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

1 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya