TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA akan menggelar aksi unjuk rasa ke Istana Negara di Jakarta untuk menuntut penurunan harga tiket pesawat dan bagasi berbayar.

BACA: Tiket Pesawat Naik, Menpar: Okupansi Hotel Turun 30 Persen

Ketua ASITA NTB Dewantoro Umbu Joka, mengatakan aksi unjuk rasa ke Istana Negara itu akan diikuti seluruh DPD ASITA di seluruh Indonesia. "Demonya nanti tanggal 28 Pebruari di Istana Negara. Permintaannya agar pemerintah meninjau ulang harga tiket pesawat dan bagasi berbayar," ujarnya, Senin, 11 Februari 2019 di Mataram.

Kebijakan maskapai yang menaikkan harga tiket pesawat justru telah merugikan sektor pariwisata. Termasuk di NTB, khususnya Lombok sebagai destinasi wisata di tanah air.

"Kita tahu budaya wisatawan nusantara itu berbelanja. Beda dengan wisatawan mancanegara. Karena ada penerapan bagasi berbayar minat wisatawan nusantara berbelanja jadi berkurang, akhirnya orang mau berlibur pun juga ikut menurun," terangnya.

BACA: Tiket Pesawat Mahal, Bandara Minangkabau Sepi Penumpang

Akibat menurunnya kunjungan wisatawan tersebut, berimbas pada biro perjalanan wisata. "Anggota ASITA itu ada 7.000 orang se-Indonesia. NTB ada 160 lebih. Belum terhitung pegawai. Jadi banyak orang yang terdampak dari mahalnya harga tiket dan bagasi berbayar ini," ungkap Umbu Joka.

Bahkan, akibat tingginya harga tiket penerbangan dan penerapan bagasi berbayar tersebut, ada diantara anggota ASITA yang harus menutup usahanya. Karena tidak kuat menanggung kerugian yang dialami.

"Boro-boro ada pemasukan. Yang ada malah rugi. Anggota kita sampai ada yang tutup sementara sambil melihat kondisi kembali normal, bahkan ada yang sampai gulung tikar," terangnya.

Hahalnya harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar tidak bisa hanya diselesaikan oleh daerah. Sehingga butuh intervensi pemerintah pusat. Sebab, akibat dari kebijakan itu tekah berdampak nasional.

"Disaat pemerintah ingin mengembangkan pariwisata untuk meningkat perekonomian masyarakat kecil. Justru tidak diikuti dengan kebijakan yang mendukung pariwisata. Bagi kami ini tentu tidak lazim," ucapnya.

Melalui aksi tersebut diharapkan pemerintah bisa mencari jalan keluar sehingga persoalan ini tidak mematikan sektor pariwisata. Terlebih lagi bagi NTB yang saat ini sedang masa pemulihan pascagempa bumi.

"Bagi kami kenaikan harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar tidak tepat di saat kondisi serba sulit seperti ini," katanya.