TEMPO.CO, Jakarta - Bali menargetkan segala macam transaksi pemerintahan daerah 100 persen berbasis elektronik di Pulau Dewata. Transaksi pemerintah Bali berbasis elektronik ini bertujuan untuk menciptakan transparansi hingga efisiensi rupiah.

Simak: Heboh Tiket Pesawat: ke Bali Lewat Darat Saja? Cek Plus Minusnya

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Causa Iman Karana mengatakan Pulau Dewata akan menjadi pilot project untuk rencana elektronifikasi transaksi di pemerintahan. Apalagi, Bali sebelumnya telah berhasil merealisasi elektronifikasi tol pada 1 Oktober 2017 lalu.

“Bali sebagai masyarakat internasional tentu kita harus mengenalkan elektronifikasi,” katanya, Senin 11 Februari 2019.

Menurutnya, elektronifikasi transaksi ini akan menguntungkan pemerintah daerah karena akan menciptakan efisiensi rupiah dengan menekan biaya pengelolaan uang dan cash handling. Selain juga, tidak perlu membawa uang tunai, meningkatkan akses masyarakat lebih luas, transparansi transaksi, dan dan perencanaan ekonomi lebih kuat.

Asisten III Setda Provinsi Bali I Wayan Suarjana mengatakan transaksi keuangan non tunai di pemerintahan lebih didominasi pada belanja daerah. Kegiatan transaksi belanja daerah tersebut mulai dari belanja pegawai, belanja modal, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, hingga belanja bantuan keuangan.

Sementara, penerimaan pemerintah daerah yang sudah dilakukan secara non tunai yakni e-retribusi parkir di Tabanan dan Gianyar, dan e-retribusi pasar Mangupura, Bali.

“Kita masih perlu melakukan penyempurnaan, kita mendorong agar seluruhnya nontunai karena keuntungannya aman dan nyaman,” katanya.