Ridwan Kamil: Jawa Barat Tambah 12 Ribu Hektar Lahan Hutan

Senin, 4 Februari 2019 18:38 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di acara penutupan Pendidikan Dasar Wanadri 2018 dan pelantikan Anggota Muda Wanadri, di Lapangan Upacara Situ Lembang, Desa Karyawangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung, Minggu, 27 Januari 2019. (Foto: Doc. Humas Pemprov Jabar)

TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat tengah menyiapkan pengalihan lahan perkebunan yang tidak produktif menjadi lahan hutan. “Kami bersama pemerintah pusat akan menambahi luas hutan. Dari analisa, kebun-kebun yang kurang produktif akan kita konversi menjadi, bukan kota baru, malah menjadi hutan,” kata dia di Bandung, Senin, 4 Februari 2019.

BACA: Perbedaan Bike Sharing Bukalapak dengan Ridwan Kamil

Ridwan Kamil mengatakan, luas lahan perkebunan yang akan dikonversi tersebut jumlahnya ribuan hektare. “Luasnya sangat besar, sekitar 12 ribu hektar, berada di 5-6 kabupaten,” kata dia.

Menurut Ridwan Kamil, konversi tersebut merupakan realisasi rencana lahan pengganti kawasan hutan menjadi perkebunan tebu yang dikelola PT Rajawani Nusantara Indonesia. “Jadi di tahun 76, ada perusahaan tebu, RNI, mengambil kelola hutan menjadi kebun tebu. Dalam perjalanannya itu harus dikembalikan menjadi hutan di sekian tahun sesudah perjanjian itu. Waktunya sudah tiba,” kata dia.

BACA: Gandeng PT Pegadaian, Ridwan Kamil Ingin Ubah Sampah Jadi Emas

Advertising
Advertising

Ridwan Kamil mengatakan, lahan pengganti hutan tersebut diputuskan pemerintah harus berada di Jawa Barat, di provinsi yang sama dengan lokasi perkebunan tebu tersebut. “Konversi hutan itu tidak harus di lokasi yang sama, yang penting, mengkompensasi seluas yang dulu dipinjam,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, lokasi lahan hutan pengganti tersebut akan tersebar di sejumlah kabupaten di Jawa Barat. “Nanti yang 12 ribu hektare (hutan) tersebut tidak di satu titik, tersebar di 6 kabupaten,” kata dia.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, PT RNI mengelola perkebunan tebu yang memasok Pabrik Gula Rajawali dan Pabrik Gula Jati Tujuh di Majalengka dan Indramayu. PT RNI mewarisi HGU (Hak Guna Usaha) pengeloaan kawasan hutan seluas 12.022,5 hektare untuk ditanami tebu yang diserahkan pemerintah lewat Menteri Pertanian pada PT Perkebunan XIV pada tahun 1976. “Memberikan izin untuk kawasan hutan seluas 12.022,5 hektare, dicadangkan untuk tanaman tebu PTP XIV waktu itu, dan pendirian bangunan dan fasilitas lainnya,” kata dia di Bandung, Senin, 4 Februari 2019.

Iwa mengatakan, kawasan hutan yang dijadikan perkebunan tebu tersebut berada di Indramayu seluas 6 ribuan hektare, serta sisanya berada Majalengka. Penggunaan hutan tersebut disertai kewajiban lahan pengganti hutan yang harus dirampungkan 10 tahun setelah menerima hak pengeloaan hutan tersebut. “Sampai sekarang belum selesai,” kata dia.

PT RNI yang kemudian mengelola perkebunan tebu tersebut mengajukan perpanjangan izin HGU perkebunan tebu tersebut yang berakhir tahun 2008. Pemerintah selanjutnya menyetujui perpanjangan izin penggunaan kawasan hutan tersebut pada tahun 2014 dengan syarat PT RNI menyanggupi menyediakan lahan pengganti seluas 12.022,5 hektare di Jawa Barat. “Paling lambat dalam 10 tahun seluas 12.022,5 hektare, dan PT RNI wajib melaporkan progres penyediaan calon lahan pengganti. Atas dasar itu HGU diperpanjang menjadi 31 Desember 2029,”kata Iwa.

Iwa mengatakan, saat ini tengah dilakukan proses penggantian lahan hutan terebut. PT RNI membutuhkan pertimbangan gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan rekomendasi lahan pengganti tersebut. Gubernur meminta agar lahan pengganti tersebut berada di lahan perkebunan yang tidak produktif. "Lahan perkebunan yang tidak produktif itu dihutankan kembali,” kata dia.

Iwa mengatakan, PT RNI baru mendapatkan 7 ribuan hektare lahan pengganti yakni lahan perkebunan lahan milik PTPN VIII yang sudah tidak produktif. Sementara Kementerian BUMN dan pemerintah provinsi menargetkan seluruh lahan pengganti seluas 12.022,5 hektare itu tuntas tahun ini. “Kita akan selesaikan di tahun ini semuanya,” kata dia.

Menurut Iwa, lahan tahap pertama tersebut luasnya menembus 7.089 hektare. Tersebar di Kabupaten Bandung (2.383,6 hektare), Kabupaten Subang (1.513,18 hektare), Kabupaten Sukabumi 3.193 hektare). “Ini tahap pertama,” kata dia. “Tadinya lahan perkebunan BUMN, nanti menjadi hutan negara, dan dihutankan.”

Baca berita tentang Ridwan Kamil lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

17 jam lalu

Ridwan Kamil Punya 2 Surat Tugas, Golkar Belum Putuskan Maju Pilkada Jakarta atau Jabar

Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan saat ini Ridwan Kamil memiliki dua surat tugas untuk Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

1 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Dasarian Pertama Mei, Hujan Diprediksi Berkurang di Separuh Wilayah Jawa Barat

2 hari lalu

Dasarian Pertama Mei, Hujan Diprediksi Berkurang di Separuh Wilayah Jawa Barat

Stasiun Klimatologi BMKG Jawa Barat memprakirakan 52,1 persen wilayah berkategori hujan rendah.

Baca Selengkapnya

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

2 hari lalu

Berpeluang Jadi Calon Gubernur Jakarta, Presiden PKS Pilih Jadi Komandan Pemenangan Partai

Ahmad Syaikhu mengatakan PKS telah menyiapkan kader-kader terbaik untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

PAN Tunggu Golkar soal Kepastian Sandingkan Ridwan Kamil-Zita Anjani

2 hari lalu

PAN Tunggu Golkar soal Kepastian Sandingkan Ridwan Kamil-Zita Anjani

PAN juga telah menyiapkan sejumlah alternatif nama apabila nantinya Golkar menginginkan nama lain. Ada Eko Patrio dan Lula Kamal.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

3 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

3 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

3 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

3 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

3 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya