Istri Bos Bukalapak, Pendiri Hijup: Subsidi Pajak Penting Sekali

Reporter

Antara

Jumat, 1 Februari 2019 07:15 WIB

Ilustrasi Pelayanan Pajak. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Pelaku bisnis busana muslim berharap pemerintah membebaskan pajak pertambahan nilai atau PPN agar kuat bersaing di pasar global.

BACA: Istri Bos Bukalapak, Pendiri Hijup Diterima Jokowi

"Kami melihat bahwa subsidi pajak itu penting sekali dengan adanya persaingan global seperti saat ini, pemain-pemain UKM ini perlu dibesarkan," kata pendiri perusahaan perdagangan busana muslim daring, Hijup.com, Diajeng Lestari usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis sore, 31 Januari 2019.

Ia mengungkapkan bahwa pelaku bisnis busana muslim di Indonesia sebagian besar sekitar 98 persen adalah usaha kecil menengah atau UKM sehingga perlu dikuatkan. "Jadi saat ini mungkin kita bisa dibilang masih bibit-bibit, belum berbuah. Jadi kita ingin naik kelas dulu levelnya. Jadi menengah dan menjadi besar sehingga kita bisa lebih menuai hasilnya," katanya.

Diajeng Lestari mengatakan saat ini pelaku bisnis busana muslim Indonesia bersaing, bukan hanya dari level UKM ya, tapi harus bersaing dengan pemain global. "Karena kita lihat banyak dari brand-brand internasional, multinational company itu juga menyasar market populasi Muslim, ini terutama di Indonesia," kata istri bos Bukalapak ini.

Advertising
Advertising

BACA: Sri Mulyani Yakin Dana Repatriasi Tax Amnesty Bertahan di RI

Diajeng menilai Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang luar biasa untuk industri halal (Islamic industry), salah satunya mode fasyen atau Islamic fashion.

"Fashion Muslim minta dukungan kepada Jokowi tentunya secara konkrit, misalnya dari sisi penguatan hulu dan penguatan hilirnya dan juga regulasi-regulasi yang menstimulus berkembangnya UKM-UKM fashion Muslim di Indonesia," harapnya.

Saat diterima di Istana Merdeka, istri dari pendiri Bukalapak.com Achmad Zaky ini menyebutkan Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, berdasarkan data Global Islamic Economy Index, pasar Indonesia mencapai 20 miliar dolar AS atau nomor tiga terbesar seluruh dunia.

"Dan di sini nilai ekspor kita 0,5 billion, jadi dari sisi produksi kita mungkin kita perlu meningkatkan dari sisi itu," katanya.

Diajeng Lestari mengatakan pasar global tahun 2017 tercatat 270 miliar dolar AS dan diprediksi 2023 naik menjadi 361 miliar dolar. "Tentunya ini ketika kita berproduksi lebih besar lagi," harapnya.

Baca berita tentang pajak lainnya di Tempo.co.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

17 jam lalu

Terkini Bisnis: Cek Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas, Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani

Syarat pendaftaran CPNS Kepolisian Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas) yang banyak diminati oleh para pelamar dari seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

21 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya