Susi Kesal Dikibuli Pengusaha: Mbok Ya Buaya Jangan Dikadalin

Kamis, 31 Januari 2019 17:32 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tampak mengenakan kacamata hitam saat mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Menteri Susi terpaksa mengenakan kacamata hitam untuk melindungi matanya yang sakit. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menceritakan kegeramannya terhadap pengusaha ikan yang kerap tak jujur melaporkan hasil tangkapan. Menurut Susi, para pengusaha banyak yang kerap melakukan under reported atau melaporkan hasil tangkapan lebih rendah dari yang sebetulnya.

Baca: Ditegur Jokowi, Susi: Kalau Pengusaha Tak Jujur Izin Tak Terbit

"Hasil ekspor, hasil tangkapan, semuanya under reported ya mbok mosok kapal besar 150 ton laporan hasil usahanya hanya 20 ton, disuruh perbaiki baru naik menjadi 200 ton, yang benar saja," ujar Susi di kantornya, Kamis, 31 Januari 2019.

Begitu juga untuk perikanan pancing, menurut Susi, ada yang mengaku hanya mendapat tangkapan 120 ton per tahun, adapula pengusaha berkapal 100 gross tonnage yang mengaku hanya mendapat tangkapan 70 ton. "Kalau menterinya tidak tahu laut mungkin iya-iya saja, tapi saya besar dan hidup dari kecil di laut, meski saya tidak punya kapal tangkap ikan, namun saya tahu laut," ujar dia. "Mbok ya buaya jangan dikadalin."

Menurut dia, dalam persoalan ini, pengusaha dan pemerintah harus bekerja sama. Misalnya saja untuk melakukan pengamanan di laut dan operasi lainnya pemerintah butuh anggaran yang berasal dari pendapatan. "Saya menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk kapal, namun dengan memberikan ikan lebih banyak sekarang, saya kerja amankan ikannya, win-win kok," kata Susi.

Akibat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu, ujar Susi, dalam satu tahun terakhir kenaikan ekspor perikanan Indonesia tampak sangat kecil, hanya kisaran 10 sampai 11 persen saja. Meski, konsumsi ikan dalam negeri naik dari 36 kilogram menjadi 50 kilogram per kapita per tahun. "Setiap rapat kabinet ditanya kenaikan ekspornya sangat kecil."

Advertising
Advertising

Untuk itu, Susi telah membuat angka patokan tangkapan. Sehingga, bawahannya bisa mengecek apakah laporan dari para pengusaha perikanan tangkap. Ia menegaskan kementeriannya dalam meminta laporan itu tidak untuk mendapatkan tambahan penerimaan dari para pengusaha, melainkan untuk mengetahui laporan yang benar. "Supaya kita tahu hasil kerja bahwa Indonesia telah menuju pengelolaan perikanan tangkap yang benar," ujar dia.

Susi juga mengaku pernah dimarahi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena rendahnya realisasi penerimaan pajak di sektor perikanan. "Bu Menkeu marah sama saya karena pajak perikanan masih kecil," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis, 31 januari 2019.

Karena itu, Ia sudah menyarankan agar Sri Mulyani dan jajarannya mengejar pajak dari para pelaku perikanan tangkap. "Tapi ketika ditanya datanya di mana, saya bilang datanya tidak ada," kata Susi. "Bu Menkeu ngambek sama saya."

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

5 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

5 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

16 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

27 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

46 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

46 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

46 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

47 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

47 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

5 Maret 2024

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya