TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika memberikan jawaban atas laporan Ombudsman RI yang menyebut impor pangan di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang lebih besar ketimbang era Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Erani, data mengenai volume dan pertumbuhan impor pangan perlu dibaca secara cermat agar didapati deskripsi yang lebih utuh.

Baca: Ombudsman Bandingkan Impor Pangan Era SBY dan Jokowi, Hasilnya?

“Secara keseluruhan, kemampuan pemerintah dalam menyediakan pangan dari produksi domestik makin meningkat,” kata Erani saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2019. Meskipun permintaan terus naik karena pertambahan jumlah penduduk dan daya beli.

Laporan ini sebelumnya disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih saat menjadi pembicara dalam diskusi di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019. Alamsyah membandingkan impor pangan di periode kedua SBY dengan empat tahun Jokowi.

Di antaranya yaitu komoditas beras. Pada lima periode kedua dari SBY, total impor beras yaitu 6,6 juta ton, sementara dalam empat tahun, Jokowi sudah mengimpor 4,7 juta ton. "Jadi tergantung tahun ini, apakah masih ada impor,” ujarnya. Kedua yaitu gula. SBY mengimpor 12,7 juta ton gula pada lima tahun periode kedua dan Jokowi sudah mengimpor gula sebanyak 17,2 juta ton.

Erani mengklarifikasi bahwa pertumbuhan impor gula pada periode SBY (2011-2014) rata-rata 15 persen per tahun. Sedangkan pada periode Jokowi, 2015-November 2018, rata-rata 13 persen per tahun. Sehingga, masih lebih tinggi SBY ketimbang Jokowi. Di periode yang sama, kata dia, harga gula pasir naik rata-rata 1,65 persen per tahun, lebih tinggi dari Jokowu yang naik 1,31 persen per tahun.

Selanjutnya, Erani menyebut impor beras dari tahun 2011 hingga 2014 di era SBY mencapai 5,87 juta ton. Sedangkan pada di era Jokowi, 2015 hingga September 2018 mencapai 4,46 juta ton. "Jadi, volume impor beras pada 2011-2014 masih lebih tinggi.”

Tak sampai di situ, Erani juga menyampaikan harga beras zaman SBY naik rata-rata 6,09 persen per tahun. Sedangkan era Jokowi naik rata-rata 5,85 persen per tahun. Selain itu, peranan beras terhadap garis kemiskinan tahun 2018 lebih rendah dari 2014. “Penurunan kontribusi beras dalam garis kemiskinan menunjukkan bahwa komoditas ini semakin terjangkau bagi golongan menengah ke bawah,” ujarnya.

Di luar itu juga, kata Erani, pemerintah Jokowi juga lebih mampu menjaga stabilitas harga dengan ditunjukkan oleh gejolak harga yang rendah. Selain itu, pemerintah juga sanggup memberikan harga yang lebih baik pada tingkat petani, salah satunya dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) secara konsisten.

Baca berita lainnya tentang impor pangan di Tempo.co.