Disebut Sebar Hoaks Utang US$ 2 M, Rizal Ramli: Itu Aja Kok Repot

Selasa, 29 Januari 2019 15:01 WIB

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik Ketua Nasdem Surya Paloh di Polda Metro Jaya, 24 Oktober 2018. Tempo/Imam Hamdi

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli menjawab singkat setelah dituduh menyebar hoaks atau kabar palsu bahwa pemerintah bakal mengutang lagi sebanyak US$ 2 miliar. Rizal menyebut tuduhan itu perlu dijawab karena masalahnya sederhana.

Baca juga: Rizal Ramli: Indonesia di Era Jokowi jadi Pengimpor Gula Terbesar

"Memang benar ada bond (surat utang) dengan yield (imbal hasil) 11,625 persen yang nerbitin juga Sri Mulyani kok. Itu aja kok repot!" kata dia saat ditemui usai mengikuti diskusi bertema "Jokowi Raja Impor?" di Sekretariat Nasional Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 29 Januari 2019.

Rizal lalu beranjak pergi dan tidak ingin lagi memberikan klarifikasi apapun. "Baca aja di Twitter saya," ujarnya.

Informasi soal utang melalui penerbitan bond alias Surat Utang Negara (SUN) pada Maret 2019 ini awalnya disampaikan Rizal melalui akun Twitter @RamliRizal. Rizal juga menyebut kreditor pesta pora, rakyat semakin terbebani, dan Menteri Keuangan semakin ngawur alias asal-asalan. Tapi, cuitan itu kemudian dihapus Rizal.

Senin, 28 Januari 2019, Kementerian Keuangan pun mengklarifikasi cuitan Rizal Ramli. Bahkan Rizal disebut ngawur. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menyebut surat utang itu memang benar, tapi telah diterbitkan sejak 2009, bukan 2019. Imbal hasilnya pun hanya 4,24 persen, bukan 11,625 persen.

Tak hanya Nufransa, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo ikut mengomentari cuitan Rizal. "Nambah satu lagi nih bikin hoax yang menyesatkan. Bang Rizal Ramli, itu bukan utang baru. Itu Global Bonds dalam USD terbitan 2009, jatuh tempo Maret 2019 dan akan DILUNASI. Kebijakan era Pak @SBYudhoyono yg bisa dimaklumi, waktu itu krisis global, BI rate 9.5%. Bertaubatlah!" tulis dia dalam akun Twitternya @prastow.

Saat dihubungi Tempo, Prastowo mengatakan, "Seyogyanya beliau bijaksana."

Dalam cuitan di Twitter, Rizal Ramli mengakui ada kesalahan kutipan dalam pernyataan yang dituduh hoaks tersebut. "Rizal Ramli sudah akui missquote dan langsung dibenerin sambil minta maaf," demikian ditulis Rizal.

Akan tetapi, Rizal Ramli lagi-lagi menyebut bahwa di tahun 2009 pun, Menteri Keuangan saat itu juga Sri Mulyani Indrawati. Secara substansi, Rizal meyakini bahwa apa yang disampaikan soal utang dan bunga utang semakin tinggi adalah benar dan berdampak terhadap beban rakyat. "Jadi gak salah-salah amat," ujarnya.

Berita terkait

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

7 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

1 hari lalu

Sri Mulyani: Meski Kurs Rupiah Melemah, Masih Lebih Baik dibanding Baht dan Ringgit

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar rupiah pada triwulan I 2024 mengalami depresiasi 2,89 persen ytd sampai 28 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

1 hari lalu

Kuartal I-2024, KSSK Sebut Stabilitas Sistem Keuangan RI Terjaga meski Ketidakpastian Meningkat

Menkeu Sri Mulyani mengatakan Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia pada kuartal pertama tahun 2024 masih terjaga.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Stagnan di 3,2 Persen, Bagaimana Dampaknya ke RI?

Sri Mulyani menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini bakal relatif stagnan dengan berbagai risiko dan tantangan yang berkembang.

Baca Selengkapnya

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

1 hari lalu

Sektor Manufaktur Masih Ekspansif dan Inflasi Terkendali

Sektor manufaktur tunjukan tren kinerja ekspansif seiring Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Sementara itu, inflasi masih terkendali.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

3 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

3 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

3 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

4 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya