Sandiaga Janji Turunkan ONH, Kemenag: Ada 2 Pos Biaya Krusial

Senin, 28 Januari 2019 10:21 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno menyapa masyarakat saat kunjungan di Kampung Nelayan Pasir Putih, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat, Kamis 3 Januari 2019. Dalam kunjungannya Sandiaga Uno menjelaskan perlindungan dalam bidang kelautan harus meningkatkan kesejahteraan para nelayan seperti asuransi dan pendanaan. ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar

TEMPO.CO, Jakarta - Janji calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno untuk menurunkan ongkos naik haji atau ONH bila menang dalam pemilihan presiden mendatang ditanggapi oleh Kementerian Agama.

Baca: Sandiaga Janji Turunkan Ongkos Naik Haji, Begini Caranya

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Mastuki menyebutkan, dalam struktur biaya ONH selama ini terdapat dua komponen yang paling berperan atau krusial. Dua komponen biaya itu adalah biaya akomodasi dan harga tiket pesawat.

Kedua komponen biaya itu, menurut Mastuki, sangat tergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan juga harga minyak dunia. Artinya kedua komponen biaya itu sangat sulit diintervensi oleh pemerintah karena sepenuhnya bergantung pada dinamika global. "Ada pula biaya untuk mengantisipasi kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan riyal," katanya ketika dihubungi, Ahad, 27 Januari 2019.

Mastuki menjelaskan, selama ini pemerintah telah berupaya menetapkan ongkos naik haji dengan mengoptimalkan biaya-biaya terkaitnya. Biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH ditetapkan bersama dalam satu panitia kerja yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah, yaitu Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji.

Advertising
Advertising

Pembahasan Panja, kata Mastuki, juga selalu berorientasi kepada kepentingan pelayanan jemaah sebaik dan semaksimal mungkin. "Namun dalam hal kebutuhan biaya, operasional yang diajukan Kementerian Agama, mempertimbangkan komponen-komponen biaya tadi, misalnya fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga avtur pesawat, hingga biaya akomodasi di Arab Saudi," tuturnya.

Pernyataan Mastuki tersebut menanggapi janji yang disampaikan Sandiaga Uno di depan ibu-ibu, buruh musiman, mahasiswa serta masyarakat di sekitar Asrama Haji Makassar pada Sabtu pekan lalu. “Di sini tempat asrama haji, kan? Jika Pak Prabowo dan saya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, kami akan menurunkan ONH," ujar Sandiaga, di Pondok Madinah, Sudiang, Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan resmi Media Center Prabowo-Sandi, Sabtu, 26 Januari 2019.

Menurut Sandiaga, ONH bisa diturunkan jika pemerintah mau. "Kenapa? Jawabnya singkat saja, karena kita memang bisa menurunkannya jika mau,” ucapnya. Jika pemerintah menurunkan ONH, kata dia, semua Umat Islam di Tanah Air memiliki lebih banyak kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Sandiaga menyebutkan pengelolaan dana haji seharusnya lebih baik. Tahun ini, kata dia, dana haji sebesar Rp 110 triliun jika dimanfaatkan maksimal sebetulnya bisa menekan ONH.

Dana haji tersebut, kata Sandiaga, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para jemaah dan membuka seluas-luasnya kesempatan berhaji. “Kita akan bangun infrastruktur di Mekkah dan Madinah untuk kepentingan jemaah haji Indonesia," katanya.

Baca: Sandiaga Sebut Eka Tjipta Widjaja Ingatkan Pentingnya Networking

Dengan begitu, menurut Sandiaga, ONH bisa ditekan. "Dan bisa dijangkau oleh masyarakat kebanyakan,” ucapnya.

BISNIS

Berita terkait

Top 3 Dunia: Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru Haji 2024 dan Jepang Kucurkan Bantuan untuk Papua

12 jam lalu

Top 3 Dunia: Arab Saudi Terbitkan Aturan Baru Haji 2024 dan Jepang Kucurkan Bantuan untuk Papua

Top 3 dunia pada 2 Mei 2024, di antaranya pelapor yang menuduh Boeing telah mengabaikan cacat produksi 737 MAX, meninggal.

Baca Selengkapnya

Bidik Peziarah di Luar Ibadah Haji dan Umrah, Arab Saudi Kenalkan Platform Nusuk

1 hari lalu

Bidik Peziarah di Luar Ibadah Haji dan Umrah, Arab Saudi Kenalkan Platform Nusuk

Arab Saudi mengundang pelancong menjelajahi budaya, sejarah, dan petualangan di luar perjalanan keagamaan seperti haji dan umrah.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Terbitkan Smart Card untuk Jemaah Haji Mulai Tahun Ini, Apa Itu?

1 hari lalu

Arab Saudi Terbitkan Smart Card untuk Jemaah Haji Mulai Tahun Ini, Apa Itu?

Arab Saudi menyatakan pihaknya akan memperketat aturan haji tahun ini.

Baca Selengkapnya

Masalah Kesehatan yang Perlu Diperhatikan Jemaah Haji agar Tak Ganggu Ibadah

2 hari lalu

Masalah Kesehatan yang Perlu Diperhatikan Jemaah Haji agar Tak Ganggu Ibadah

Selama mengikuti ibadah haji, kesehatan dan kebugaran menjadi hal utama yang patut dijaga serta dipertahankan jemaah haji.

Baca Selengkapnya

Yaqut Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Bahas Upaya Peningkatan Layanan Jemaah

2 hari lalu

Yaqut Bertemu Menteri Haji Arab Saudi, Bahas Upaya Peningkatan Layanan Jemaah

Pertemuan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah untuk membahas kemudahan layanan bagi jemaah haji Indonesia.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Bakal Tindak Tegas Jamaah Haji yang Pakai Visa Tak Resmi

3 hari lalu

Arab Saudi Bakal Tindak Tegas Jamaah Haji yang Pakai Visa Tak Resmi

Arab Saudi akan menindak tegas siapa pun yang melaksanakan ibadah haji tanpa visa resmi.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Terima Kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Istana Wapres

3 hari lalu

Ma'ruf Amin Terima Kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Istana Wapres

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima lawatan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Istana Wapres.

Baca Selengkapnya

Tidak Berstatus Internasional, Bandara Adi Soemarmo tetap Layani Penerbangan Haji 2024

5 hari lalu

Tidak Berstatus Internasional, Bandara Adi Soemarmo tetap Layani Penerbangan Haji 2024

Bandara Adi Soemarmo Solo tidak lagi menyandang status sebagai bandara internasional. Tapi tetap layani penerbangan haji.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

8 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya