TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Erick Thohir, menyoroti pernyataan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno saat gelaran debat antara dua pasangan calon itu pada Kamis malam, 17 Januari 2019.

Baca: Prabowo Singgung Tax Ratio 2 Kali, Begini kata Pengamat Pajak

Menurut Erick, Prabowo-Sandiaga lebih banyak berbicara soal ekonomi yang tidak sesuai dengan tema debat pada malam hari itu, yaitu hukum, hak asasi manusia, terorisme, dan korupsi. "Paslon 02 banyak bicara soal ekonomi yang mestinya bicara hukum dan korupsi," ujar Erick saat menyambangi Kantor Tempo, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Meskipun, Erick tidak memungkiri bahwa di saat yang sama, Jokowi juga menyampaikan Nawacita 2 yang juga menyinggung-nyinggung soal perekonomian. Misalnya rencana pemerintah menempatkan peningkatan sumber daya manusia sebagai prioritas, di samping pembangunan infrastruktur. "Walaupun itu tidak detail karena memang pertanyaan paslon 02 lebih banyak di ekonomi, sedangkan debat ekonomi kan nanti," kata Erick Thohir.

Erick khawatir debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum berjalan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. "Bahkan Ira Koesno (moderator debat) sempat mengingatkan kenapa ini tidak menjawab ini, lalu mengingatkan bahwa acara itu bukan pidato," ujar dia. "Ini yang kami antisipasi takutnya ada framing yang dibuat, seperti lapangan kerja atau harga mahal."

Salah satu persoalan ekonomi yang dikemukakan oleh Prabowo kemarin malam adalah soal peningkatan rasio perpajakan. Ia mengatakan akan menggenjot rasio perpajakan hingga mencapai 16 persen dari awalnya di kisaran 10 persen. Dengan menggenjot rasio perpajakan itu, kata Prabowo, negara bisa meraup minimal US$ 60 miliar.

Duit US$ 60 miliar itu rencananya akan digelontorkan untuk menaikkan gaji para pejabat birokrat dan pegawai negeri sipil. Prabowo berharap dengan adanya peningkatan kualitas hidup tersebut tingkat korupsi di Indonesia bisa turun signifikan.

Selain soal rasio pajak, Prabowo juga sempat mempertanyakan soal adanya konflik kepentingan di kalangan menteri Jokowi terkait kebijakan impor, misalnya beras dan gula selama masa pemerintahan Kabinet Kerja.