TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan penyediaan layanan publik yang lebih baik.

BACA: Sri Mulyani Dianggap Layak Jadi Presiden Bank Dunia, Ini Kata Kemenkeu

Keterlibatan sektor swasta baik dalam maupun luar negeri, kata dia, diperlukan untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan inovasi layanan. "Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN, dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2030, oleh karena itu kita membutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 Januari 2019.

Hal itu dia sampaikan dalam High Level Signature Event, yaitu Indonesia PPP Day dengan tajuk Beyond Boundaries: Indonesia as a Global PPP Investment Destination di Singapura. Acara itu diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Pemerintah Kanada dan Bank Dunia. Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut, selain Sri Mulyani, juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Sri Mulyani mengatakan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pemerintah memperkenalkan skema PPP atau KPBU agar pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Partisipasi swasta tersebut berdasarkan prinsip alokasi optimal terhadap risiko.

Untuk mendukung skema ini, Kemenkeu memberikan berbagai fasilitas dan dukungan berupa project development facility, viability gap fund, dan infrastructure guarantee. Kemenkeu juga memperkenalkan konsep availability payment (AP) sebagai skema return on investment pada proyek yang didanai oleh PPP.

AP adalah pembayaran yang dilakukan secara periodik kepada badan usaha yang menyediakan infrastruktur. Pembayaran tersebut dilakukan apabila kualitas yang diberikan oleh badan usaha sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam perjanjian PPP. Selain itu, pemerintah juga mendirikan Special Mission Vehicles (SMV) yang terdiri atas PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan Lembaga Manajemen Aset Negara untuk mendukung skema PPP.

Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan bahwa sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan negara tujuan investasi yang menjanjikan.

Peluang berinvestasi di Indonesia patut diperhitungkan mengingat semakin baiknya iklim investasi di Indonesia, yang ditandai oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang kuat, rata-rata 5 persen per tahun dari 2015 hinga 2017, fundamental ekonomi yang baik dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid, pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, surat utang Indonesia yang berada pada level investment grade; serta lelang surat utang negara terbaru yang selalu oversubscribed rata-rata hingga 2,5 kali.

<!--more-->

Sementara, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Peter MacArthur menyatakan bahwa Indonesia mempunyai anggaran yang kuat dan sehat. Menurut dia investor dari Kanada juga tertarik untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain dari Kanada, terdapat 100 calon investor lain yang tertarik untuk berinvestasi melalui skema KPBU yang diusung Pemerintah.

PPP atau KPBU menurut Bank Dunia adalah kontrak antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam penyediaan aset atau layanan publik. Dalam kontrak tersebut pihak swasta menerima remunerasi karena menanggung resiko yang signifikan dan bertanggung jawab atas manajemen aset atau layanan publik yang diberikan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015, KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan risiko diantara para pihak.

Simak berita tentang Sri Mulyani hanya di Tempo.co