Bappenas Masukkan Skema Skill Development Fund di RPJMN 2020

Senin, 14 Januari 2019 16:17 WIB

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro melantik Ventje Rahardjo Soedigno menjadi Direktur Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Desember 2018. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dirinya menginginkan adanya pembentukan Skill Development Fund atau pembiayaan untuk peningkatan kemampuan/ketrampilan. Skema ini diharapkan bisa mendukung pemerintah yang kini tengah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya para pekerja.

Baca: Bappenas Dorong Pemanfaatan Investasi Dana Zakat untuk SDGs

"Idenya adalah memberikan kemudahan bagi tenaga kerja yang telah aktif maupun tenaga kerja yang baru saja masuk ke dunia kerja untuk melakukan up skilling dan reskilling," kata Bambang di Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Pemerintah saat ini memang tengah mengencarkan pembangunan sumber daya manusia setelah sebelumnya fokus pada pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut kini menjadi salah satu fokus program kerja pada 2019. Dalam kebijakan ini pemerintah akan memanfaatkan vokasi dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khusunya bagi tenaga kerja.

Menurut Bambang, skema pembiayaan ini menjadi penting terutama untuk pengembangan kemampuan para pekerja. Saat ini beberapa pekerja yang ingin meningkatkan dan memiliki kemampuan baru seringkali terhambat karena biayanya yang dianggap cukup memberatkan.

Advertising
Advertising

Selain itu, para pekerja tersebut juga terkendala karena minimnya lembaga yang menyediakan pelatihan. Dengan adanya skema ini, diharapkan sebagian kendala tersebut bisa teratasi.

"Harapannya dari beberapa tipe pekerjaan yang terancam karena adanya revolusi industri 4.0, tenaga kerjanya bisa mengambil skill yang lain. Belajar yang lain, tanpa harus dibebani biaya berlebihan," kata Bambang.

Bambang juga mengatakan, Bappenas kini juga tengah mendorong skema Skill Development Fund untuk bisa masuk dalam Rencana Pemerintah Jangka Menegah Nasional 2020-2024. Ia menuturkan skema pembiayaan ini nantinya akan dibiayai oleh dua pihak yakni pemerintah dan juga dunia usaha atau swasta.

"Saya ingin mendorong dunia usaha ikut andil karena kan untuk menjaga supply tenaga kerja mereka juga," kata dia.


Berita terkait

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

24 hari lalu

Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.

Baca Selengkapnya

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

30 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

30 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

33 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

41 hari lalu

Sebut Kepulauan Seribu Cocok Jadi Food Estate, Pj Gubernur DKI Heru Budi Bakal Lakukan Ini

Heru Budi menyebut Kepulauan Seribu cocok jadi food estate alias lumbung pangan di DKI Jakarta. Berikut hal yang bakal dilakukan Pj Gubernur DKI itu.

Baca Selengkapnya

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

42 hari lalu

Penerapan Cukai Minuman Berpemanis Diklaim Bisa Tekan Penyakit Diabetes, Jantung dan Stroke

Bappenas mengklaim penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan akan menekan penyakit diabetes, jantung dan stroke di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

42 hari lalu

Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Ini, Bappenas: Sudah Sesuai RPJMN

Bappenas sebut penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sudah sesuai dengan rencana pembangunan.

Baca Selengkapnya

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

44 hari lalu

PBB Luncurkan Buku Kisah Nyata Upaya Mencapai SDGs.

PBB meluncurkan "Those Not Left Behind", buku berisi 22 kisah nyata tentang upaya mencapai SDGs.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

45 hari lalu

Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.

Baca Selengkapnya

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

53 hari lalu

Alasan Makan Siang Gratis Dibahas Pemerintah, Bappenas: Mencontoh Negara Maju

Bappenas menyebut bahwa program makan siang gratis mencontoh kebijakan yang sudah ada di sejumlah negara berpendidikan maju.

Baca Selengkapnya