TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerapan insentif pajak bagi investor asing agar mau mereinvestasi keuntungan yang diperoleh di Indonesia (reverse tobin tax) sebagai hal yang penting. "Penerapan ini, lebih kepada desain, bukan perlu atau tidak perlu," kata Sri Mulyani, Selasa, 8 Januari 2019.

Baca: Respons Sri Mulyani Soal Mundurnya Presiden Bank Dunia

Sri Mulyani menjelaskan harus ada desain yang jelas dari insentif pajak tersebut agar aliran modal yang masuk dapat memberikan dampak positif kepada perekonomian. Insentif tersebut diharapkan bisa menjadikan aliran modal tak menjadi 'hot money' jangka pendek yang bisa mengganggu kinerja perekonomian.

"Desainnya seperti apa, agar aliran modal yang masuk adalah yang baik dalam bentuk FDI, bukan 'volatile' yang destruktif," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, pemberian insentif pajak seperti ini menjadi krusial dalam situasi arus modal sedang mencari ranah investasi di negara berkembang yang potensial seperti Indonesia. Untuk itu, aliran modal itu harus dapat dimanfaatkan, tidak hanya sekedar sementara dan sewaktu-waktu dapat berbalik meninggalkan Indonesia seperti 'hot money'.

Dalam kesempatan terpisah, ekonom Chatib Basri mengingatkan agar pemerintah harus melakukan pendalaman pasar keuangan agar pasar obligasi dan modal tidak bergantung pembiayaan eksternal. Saat ini pembiayaan eksternal yang berasal dari modal asing ini rentan meninggalkan Indonesia, terutama bila The Fed melakukan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan.

Mantan menteri keuangan ini menyebutkan pendalaman pasar keuangan dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau aturan agar BUMN, dana pensiun, asuransi, dana haji dan retail mau menempatkan investasi dalam instrumen obligasi pemerintah.

Baca: Refleksi 2018 Sri Mulyani: Defisit APBN Terendah Sejak 2012

Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan 'reverse Tobin Tax' yang memberikan insentif pajak jika investor melakukan re-investasi keuntungan untuk jangka panjang. Pemerintah juga bisa menciptakan instrumen atau produk pasar keuangan agar investor memiliki opsi untuk menempatkan investasi portfolio dalam mata uang asing di Indonesia (on shore).

ANTARA