TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan adanya Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS membuat alur barang ekspor-impor dan alur dokumen yang dipegang oleh Kementerian Keuangan bisa terintegrasi dengan data alur uang yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI).

Baca: Sri Mulyani Sebut Rupiah Menguat Karena APBN Bagus

"Kenapa itu penting karena tentu konsistensi dari keseluruhan alur barang dokumen dan alur dana itu akan memberikan suatu gambaran yang komplit bagi pemerintah dan BI mengenai ekspor dan impor," kata Sri Mulyani ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2019.

Senin kemarin, BI dan Kementerian Keuangan telah menyepakati kerja sama pemanfaatan dan pemantauan yang terintegrasi atas data dan/atau informasi devisa terkait kegiatan ekspor dan impor melalui Sistem informasi Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika atau SiMoDIS.

Kebijakan ini sebetulnya bukan hal yang benar-benar baru karena telah dirintis sejak 2012. BI mencatat sejak diimplementasikan pada 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terus membaik dan mencapai 98,0 persen pada November 2018.

Sri Mulyani menjelaskan kesepakatan ini juga diambil untuk mendukung program kebijakan ekonomi pemerintah yang lain terutama mengenai adanya insentif pajak dari ekspor-impor mengenai pengembalian DHE ke dalam negeri. Karena itu, informasi yang akurat, terkini dan detail mengenai arus barang dan juga dana tersebut menjadi penting bagi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, kesepakatan ini diharapkan akan terus diperkuat. Tidak hanya dengan BI tetapi juga dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator institusi keuangan domestik.

"Diharapkan dengan adanya kerja sama ini, kami bisa bersama-sama sebagai institusi yang mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal terus bisa menjaga dinamika serta pelayanan dari kegaiatan ekspor impor," kata Sri Mulyani.