TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan perombakan manajemen PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau BIJB. “Gak hanya BIJB, ini adalah kebijakan untuk semua BUMD. Tidak spesifik satu BUMD tapi di seluruh BUMD. Kan dimulai dari Bank BJB,” kata dia di Bandung, Jumat, 28 Desember 2018.

BACA: Ridwan Kamil Beri Nama Bayi Pengungsi Tsunami Selat Sunda

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau BIJB yang berlangsung dua hari lalu, Rabu, 26 Desember 2018, mengesahkan pemberhentian Virda Dimas Ekaputra sebagai Direktur Utama, dan Agus Sugeng Widodo, Direktur Operasi Dan Pengembangan Bisnis. Menyisakan Direktur Keuangan dan Umum Muhamad Singgih.

RUPS juga menyisakan satu komisaris yakni Mohamad Arifin Soedjayana, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jawa Barat, sebagai perwakilan pemegang saham. Mohamad Iksan Tatang selaku Komisaris Utama diberhentikan, sementara Aang Hamid Suganda mengundurkan diri sebagai komisaris PT BIJB.

Ridwan Kamil mengatakan, perombakan manajemen PT BIJB merupakan bagian dari rencananya merombak semua BUMD milik Jawa Barat. “Semua BUMD ini akan direformasi direksi dan komisarisnya dengan Fit and Proper yang saya awasi langsung, artinya yang lama-lama ini juga boleh ikutan lagi gak ada masalah,” kata dia.

BACA: Tsunami Selat Sunda, Satu Batalyon Diterjunkan ke Desa Sumur

Menurut Ridwan Kamil, kriteria kandidat direksi dan komisaris yang dicari, bisa meyakinkan kinerja BUMD akan menangguk untung. “Kebanyakan BUMD ini merugi, tidak memberikan keuntungan kecuali Bank BJB, sehingga saya bedah dan saya harus berikan indikator-indikator baru,” kata dia.

Suasana ruang tunggu pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, 24 Mei 2018. BIJB merupakan bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng yang memiliki luas lahan mencapai 1.800 hektar. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Ridwan Kamil mengklaim, proses seleksi mencari pengisi direksi dan komisaris baru seluruh BUMD akan rampung dalam sebulan. Prose seleksi, dimulai dari pengumuman akan dimulainya sejak Januari 2019. “Kita sudah pengalaman. Minimal sebulan sudah on lagi,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, akan mengawasi sendiri proses seleksi direksi dan komisari semua BUMD Jawa Barat. “Saya monitor langsung untuk memastikan visi misi 5 tahun terkejar. Kalau orang lama ternyata bisa kompetitif, bisa meyakinkan, gak ada masalah,” kata dia. “Bagaimana meyakinkan agar porfitable. Kalau tiap tahun hanya minta duit dari pemprov menurut saya gak begitu. Saya akan tantang itu.”

Asisten Daerah Bidang Ekonomi Dan Pembangunan Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, BIJB belum termasuk kategori BUMD yang merugi. “Tapi mendekati kritis, karena sudah harus jatuh tempo membayar hutang-hutangnya di tahun depan ini,” kata dia di Bandung, Jumat, 27 Desember 2018.

Eddy mengatakan, masuknya PT Angkasa Pura II masih terkatung-katung karena belum tuntasnya Shareholder Agreement pembelian saham PT BIJB. Sementara setoran dana PT AP II lewat pembelian saham itu, setara 25 persen senilai Rp 900 miliar dibutuhkan untuk menutup pembiayaan pembangunan fasilitas terminal Bandara Kertajati yang dibiayai dari kredit sindikasi BPD Syariah. “Kalau AP II masuk 25 persen, ketutup semua,” kata dia.

Baca berita tentang Ridwan Kamil lainnya di Tempo.co.